Rosan Jelaskan Peran DSI Pantau Ekspor Batu Bara-CPO

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengumpulkan pelaku usaha dan asosiasi pertambangan untuk menjelaskan mekanisme kerja PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Pertemuan tersebut digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (24/8/2026). Dalam agenda itu, Danantara menjelaskan peran DSI yang mulai melakukan pemantauan transaksi ekspor tiga komoditas strategis nasional sejak 1 Juni 2026.

Tiga komoditas yang menjadi fokus pengawasan DSI yaitu batu bara, minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), serta ferro alloy atau paduan besi.

CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan, keberadaan DSI tidak akan mengubah mekanisme ekspor yang sudah berjalan. Para pelaku usaha tetap dapat melakukan ekspor secara langsung sesuai kontrak yang telah disepakati.

Rosan mengatakan, Danantara tetap menghormati hubungan komersial antara produsen dan pembeli, termasuk kontrak jangka panjang yang telah berjalan.

“Seperti kita ketahui bersama, PT DSI ini mulai berlaku, mulai berjalan sejak 1 Juni (2026). Secara akte 1 Juni, dan dalam perannya tentunya kita inginkan ini dikelola secara lebih baik, transparan, dan juga memberikan nilai tambah tidak hanya kepada sumber daya manusia kita, kepada sumber daya alam kita, tapi juga kepada perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Rosan.

Menurutnya, DSI hadir untuk memperbaiki tata kelola melalui evaluasi, pemantauan, serta memastikan transparansi dalam transaksi ekspor.

“Memang saya memahami pada awal-awal banyak yang ingin mengetahui lebih banyak apa mengenai DSI ini, bagaimana perannya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana bisa memberikan nilai tambah, dan yang paling penting juga, justru ini bisa memberikan asas manfaat kepada kita semua, terutama terhadap perekonomian di Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Presiden Iran Pezeshkian Minta Perang Diakhiri, Ekonomi Tertekan

Rosan juga menegaskan bahwa DSI bukan lembaga yang bertujuan menggantikan fungsi regulator maupun menambah birokrasi baru dalam kegiatan ekspor.

“Jadi tidak usah ragu bahwa tetap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa melakukan ekspornya secara langsung, dan tetap we will be under the sanctity of the contract, walaupun kontrak jangka panjang,” tegas Rosan.

“Tapi sifatnya dari DSI ini kita lebih pada saat ini mengevaluasi, memonitoring, dan juga memastikan bahwa yang paling penting adalah transparency of the transaction. Itu yang paling penting buat kita, sehingga semuanya ini juga berjalan dengan baik dan benar,” lanjutnya.

Nilai Ekspor Tiga Komoditas Capai Rp1.100 Triliun

Rosan menjelaskan, tiga komoditas yang dipantau DSI memiliki nilai ekspor yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia.

Total nilai ekspor batu bara, CPO, dan ferro alloy disebut mencapai sekitar 70 miliar dollar AS.

Dari jumlah tersebut, ekspor batu bara menyumbang sekitar 30,35 miliar dollar AS, CPO sebesar 22,87 miliar dollar AS, dan ferro alloy sekitar 16,43 miliar dollar AS.

“Dan tentunya ini membutuhkan peningkatan tata kelola dari ketiga komoditas ini karena memiliki arti strategis bagi perekonomian di Indonesia,” kata Rosan.

Menurutnya, fokus utama DSI bukan hanya melihat besarnya nilai ekspor, tetapi memastikan setiap transaksi berjalan secara transparan dan memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia.

“Namun ingin saya tegaskan bahwa DSI ini bukan bertujuan menambah lapisan birokrasi, atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini harus kita garis bawahi. Seluruh fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada pada kementerian atau lembaga yang berwenang,” ujar Rosan.

Rosan menjelaskan, peran DSI adalah membangun sistem verifikasi yang lebih kuat terhadap aliran data dan transaksi ekspor.

“Peran DSI adalah membangun satu titik verifikasi yang lebih kuat dalam aliran data dan transaksi ekspor, mencakup kuantitas, kualitas, klasifikasi barang, harga, hingga penyelesaian pembayaran dan repatriasi devisa,” jelasnya.

Ia menilai transparansi data penting agar Indonesia memiliki informasi yang lebih baik dalam mengambil kebijakan sekaligus memperkuat posisi perdagangan nasional di pasar global.

“Bagi Danantara Indonesia, ini penting karena peran aset strategis tidak cukup berorientasi pada volume. Setiap transaksi harus memiliki dasar yang wajar, dapat ditelusuri, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” ucapnya.

Baca Juga: Singapura Beri Bantuan Anak sampai Rp975 Triliun

Dalam penerapannya, Rosan mengatakan implementasi DSI akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan seluruh pihak.

Menurutnya, keberhasilan DSI membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, asosiasi, hingga pelaku usaha.

“Hal-hal itu tentunya tidak bisa dilakukan oleh DSI secara sendirian. Kita sangat membutuhkan juga dukungan dari semua kementerian, lembaga yang terkait, dan untuk itu saya menyampaikan juga terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama dari semua kementerian dan lembaga yang sangat terbuka,” tutur Rosan.

Ia juga membuka ruang bagi dunia usaha untuk memberikan masukan agar sistem yang dibangun dapat berjalan efektif.

“Dan juga yang paling penting, kita sebagai DSI ingin selalu mendengar masukan, inputan dari dunia usaha, dari asosiasi, dan juga dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada agar peran dari DSI ini makin baik, makin memberikan nilai tambah kepada kita semua. Karena tata kelola yang baik itu harus memperkuat kepercayaan, bukan menambah ketidakpastian,” ujar Rosan.