Krisis Jerman Makin Parah, 188 Ribu Perusahaan Tutup 

Perekonomian Jerman menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya jumlah perusahaan yang menghentikan operasinya. Gelombang penutupan bisnis bahkan mencapai level tertinggi dalam hampir dua dekade terakhir.

Mengutip Anadolu Agency, Rabu (26/8/2026), sekitar 188.000 perusahaan di Jerman tercatat berhenti beroperasi sepanjang 2025. Jumlah tersebut meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tekanan juga terlihat dari data Kantor Statistik Federal Jerman (Destatis). Pada April 2026, pengadilan setempat mencatat 2.276 pengajuan kebangkrutan perusahaan, naik 7,1% secara tahunan. Sepanjang kuartal pertama 2026, pengajuan kebangkrutan juga meningkat 6,5%.

Kondisi ini dinilai semakin serius karena dampaknya mulai menjalar ke perusahaan yang sebelumnya memiliki kondisi kredit relatif sehat.

“Krisis ini sekarang menggerogoti seluruh ekonomi,” ujar juru bicara lembaga pemeringkat kredit Creditreform, Patrick-Ludwig Hantzsch.

Gelombang Penutupan Hantam UMKM dan Industri Tradisional

Gelombang penutupan bisnis tidak hanya menimpa perusahaan besar. Ribuan usaha kecil dan menengah juga harus keluar dari pasar akibat tingginya biaya operasional, persaingan yang semakin ketat, serta keterbatasan tenaga kerja.

Baca Juga : Rusia Tarik Dubes Inggris, Ketegangan Baru Mengintai

Sejumlah sektor tradisional menjadi yang paling terdampak. Sepanjang 2025, sekitar 11.000 perusahaan manufaktur berhenti beroperasi, meningkat 10%. Sektor konstruksi mencatat sekitar 24.000 penutupan atau naik 12%, sementara industri perhotelan mencapai 15.000 penutupan, meningkat 15%.

Menariknya, hanya sekitar 13% dari perusahaan yang tutup tersebut yang mengajukan kebangkrutan secara hukum. Sebagian besar lainnya memilih mengakhiri bisnis secara sukarela.

Faktor demografi turut berperan. Banyak pemilik dan pimpinan perusahaan yang memasuki masa pensiun tidak menemukan penerus untuk melanjutkan bisnis mereka.

“Hampir sepertiga dari seluruh penutupan sukarela kini disebabkan oleh masa pensiun,” kata peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Eropa Leibniz (ZEW), Sandra Gottschalk.

Beban Krisis Ekonomi Semakin Menumpuk

Pakar kepailitan Hans Joachim-Berner menilai persoalan yang dihadapi Jerman merupakan krisis kumulatif. Berbagai tekanan ekonomi muncul secara beruntun dan akhirnya menggerus kemampuan perusahaan untuk bertahan.

Mulai dari pandemi Covid-19, gangguan rantai pasokan, perang Rusia-Ukraina, lonjakan harga energi, inflasi, hingga persoalan tarif dan perdagangan internasional disebut memberikan tekanan terhadap kondisi keuangan perusahaan.

“Pertama Covid-19, kemudian kesulitan rantai pasokan, pemulihan dari pandemi. Ukraina, krisis energi, kini Iran, dan ditambah lagi masalah bea cukai, yang mana semua ini telah sangat membebani, atau bahkan menguras habis, sumber daya keuangan banyak perusahaan,” ujarnya.

Selain tekanan ekonomi konvensional, perusahaan Jerman juga menghadapi perubahan akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI).

“Model bisnis berubah secara mendasar dan dengan kecepatan yang dramatis, didorong oleh AI,” katanya.

Artinya, perusahaan tidak hanya harus bertahan dari tekanan biaya dan permintaan, tetapi juga dituntut melakukan investasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung cepat.

Pajak Tinggi hingga Kredit Bank Makin Ketat

Pelaku usaha juga menyoroti tingginya pajak, biaya tenaga kerja, serta birokrasi sebagai persoalan yang semakin memperburuk kondisi bisnis di Jerman.

Baca Juga : AS Setujui Kontrak F-15, Indonesia Termasuk Daftar Pembeli

Promotor konser asal Berlin, Karsten Schmidt, mengaku tekanan pajak membuat bisnis kecilnya berada dalam kondisi sulit.

“Pajak yang tinggi di Jerman benar-benar mematikan bisnis kecil saya. Saya benar-benar berpikir untuk mengajukan kebangkrutan,” keluh Schmidt.

Ia bahkan mempertimbangkan memindahkan bisnisnya ke negara Eropa lain yang menawarkan pajak dan biaya tenaga kerja lebih rendah.

Di sisi lain, meningkatnya risiko kebangkrutan membuat bank semakin berhati-hati menyalurkan pembiayaan. Standar pemberian pinjaman diperketat, kebutuhan agunan meningkat, dan persyaratan kredit menjadi lebih berat.

Kondisi tersebut berpotensi menjadi masalah baru bagi UMKM, khususnya perusahaan pemasok otomotif dan sektor energi yang membutuhkan pembiayaan bank untuk melakukan investasi serta merombak model bisnis.