Amran Sebut Subsidi Pertanian Indonesia Masih Kalah dari Vietnam
Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengakui subsidi pertanian Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan sejumlah negara, termasuk Vietnam dan Thailand.
Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat menanggapi tingginya biaya produksi beras di Indonesia dibandingkan negara produsen beras lainnya.
Baca Juga: Danantara Didorong Luhut Jadi Mesin Perumbuhan Ekonomi Nasional
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan biaya produksi beras di Indonesia mencapai sekitar Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, biaya produksi beras di Vietnam dan Thailand disebut hanya sekitar Rp3.000 per kilogram.
Subsidi Pertanian Indonesia Dinilai Masih Kecil
Amran mengatakan, salah satu faktor yang membuat biaya produksi pertanian di negara lain lebih rendah adalah besarnya subsidi dari pemerintah masing-masing negara.
Menurut dia, sejumlah negara memberikan subsidi hingga 70-80 persen.
“Jadi itu menarik. Di sana itu subsidi.. Vietnam, saya dapat (informasi) dari Arkansas, Amerika, China, itu subsidinya 70-80%. Dan kalau kita bandingkan sama subsidi kita, sebenarnya (subsidi kita) kecil banget dibanding negara lain,” kata Amran saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Ketika ditanya apakah subsidi pertanian Indonesia perlu ditingkatkan untuk menekan biaya produksi, Amran mengatakan pemerintah tetap harus mempertimbangkan kemampuan APBN.
“Cukuplah dulu, tapi ini kan APBN juga,” ujarnya.
Meski subsidi pertanian Indonesia lebih kecil, pemerintah tetap memberikan dukungan melalui sejumlah program untuk menjaga pasokan pangan.
Salah satunya berupa tambahan SPHP jagung sebanyak 150.000 ton. Amran menegaskan, dukungan tersebut berada di luar subsidi pemerintah.
Baca Juga: Purbaya Ungkap Anggaran BGN Tahun Ini Bisa di Bawah Rp200 T
“SPHP jagung 150.000 ton. Tapi Pak Menko benar, itu artinya di luar dari subsidi pemerintah, iya pokok di luar subsidi pemerintah,” kata dia.
Pemerintah juga menyiapkan operasi pasar untuk menekan harga beras di tingkat konsumen. Volume SPHP akan ditambah hingga 1 juta ton dan penyaluran bantuan pangan dipercepat.
“Untuk menekan harga ini operasi pasar besar-besaran, SPHP ditambah 1 juta ton. Kemudian bantuan pangan dipercepat,” kata Amran.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus menekan harga di tengah tingginya biaya produksi beras nasional.
