Krisis Dolar Maladewa Makin Parah, Presiden Tertekan 

Krisis dolar Amerika Serikat (AS) kini menjadi persoalan serius bagi Maladewa. Kelangkaan valuta asing tidak hanya mengganggu aktivitas dunia usaha, tetapi juga menjadi tantangan politik bagi Presiden Mohamed Muizzu.

Keterbatasan dolar membuat sejumlah perusahaan kesulitan membayar pemasok dari luar negeri. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan ketersediaan valuta asing untuk membiayai impor sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Mengutip The Diplomat, Rabu (26/9/2026), Maladewa menghadapi tekanan besar akibat kebutuhan pembayaran utang luar negeri. Sepanjang 2026, kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo mencapai sekitar US$1,7 miliar. Kondisi tersebut ikut menekan cadangan devisa negara.

Baca Juga : Xi Jinping Bertemu Trump, China Tegaskan 4 Garis Merah

Pemerintah Muizzu menyatakan sebagian besar beban utang tersebut merupakan warisan pemerintahan sebelumnya. Namun, di saat yang sama, pemerintahan saat ini masih melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur berskala besar.

Tekanan terhadap cadangan dolar semakin terasa setelah Maladewa melunasi sukuk senilai US$500 juta dan menyelesaikan fasilitas swap mata uang senilai US$400 juta dengan India. Pembayaran tersebut membantu memenuhi kewajiban eksternal, tetapi juga mengurangi cadangan valuta asing yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi domestik.

Dolar Langka, Pasar Valas Informal Muncul

Kelangkaan dolar mulai berdampak langsung terhadap aktivitas bisnis. Sejumlah perusahaan dilaporkan harus menunggu hingga dua sampai tiga pekan, untuk menyelesaikan pembayaran kepada pemasok di luar negeri. Sebagian pelaku usaha kemudian mencari dolar melalui pasar valuta asing informal.

Situasi tersebut mendorong pemerintah memperketat perdagangan valuta asing. Melalui perubahan aturan valuta asing yang berlaku sejak 1 September 2026, penjualan atau promosi mata uang asing dengan nilai di atas kurs yang ditetapkan otoritas moneter dapat dikenai sanksi pidana.

Pemerintah juga mewajibkan resor kategori tertentu mengonversi 40% pendapatan valuta asing bulanan melalui bank lokal. Aturan tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026, setelah sebelumnya persentase kewajiban konversi berada di level yang lebih rendah.

Pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan jumlah dolar yang masuk ke sistem perbankan domestik. Presiden Muizzu mengatakan langkah itu diharapkan dapat memperlancar pembiayaan impor dan memenuhi kebutuhan valuta asing pelaku usaha.

Namun, kebijakan tersebut mendapat perhatian dari industri pariwisata. Maldives Association of Tourism Industry (MATI) menyatakan resor memiliki sejumlah pengeluaran yang juga harus dibayarkan dalam dolar, termasuk gaji, biaya operasional, pajak, sewa, serta kewajiban pinjaman dalam valuta asing.

Krisis Dolar Jadi Kritik Politik ke Presiden

Krisis dolar juga berkembang menjadi isu politik bagi pemerintahan Muizzu. Mantan Presiden Abdulla Yameen mengkritik kebijakan yang mewajibkan resor mengonversi 40% pendapatan dolarnya melalui bank lokal.

Yameen menilai kebijakan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu mengelola persoalan valuta asing. Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah meningkatkan kewajiban konversi tersebut ketika masalah utama yang dihadapi adalah kelangkaan dolar.

Pemerintah membantah kritik tersebut. Muizzu mengatakan peningkatan kewajiban konversi diperlukan agar lebih banyak dolar beredar melalui sistem keuangan domestik.

Baca Juga : Pejabat Iran Kritik Menlu Araghchi, Temui Utusan AS

Muizzu juga menyebut industri pariwisata menghasilkan sekitar US$5,6 miliar pada tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar US$3,8 miliar masuk ke sistem perbankan, tetapi hanya sebagian yang dikonversikan melalui bank. Pemerintah berharap aturan baru dapat meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri.

Menteri Ekonomi Mohamed Saeed turut menyatakan pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi persoalan valuta asing dan menjaga agar Maladewa terhindar dari tekanan pembayaran yang lebih berat.

Krisis ini menjadi semakin penting bagi Muizzu karena masa pemerintahannya akan dinilai menjelang pemilu presiden berikutnya pada 2028. Kemampuan pemerintah menangani kelangkaan dolar, menjaga kelancaran impor, serta memenuhi kewajiban utang menjadi bagian dari tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintahannya.