Trump Bimbang Siarkan Eksekusi Nidal Hasan, Tuai Kecaman

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump masih mempertimbangkan rencana penayangan langsung eksekusi mati Nidal Hasan, terpidana kasus penembakan di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009.

Eksekusi Hasan dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2026 menggunakan regu tembak di Fort Hood.

Trump mengatakan keputusan mengenai penayangan langsung eksekusi tersebut masih dibahas, tetapi ia menegaskan bahwa Hasan tetap akan menjalani hukuman mati.

“Mereka sedang menentukan hal itu, tetapi dia akan dibunuh. Saya benar-benar tidak peduli bagaimana caranya, selama dia meninggal,” kata Trump pada Jumat (9/10/2026), seperti dikutip South China Morning Post.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan bahwa masyarakat dapat menyaksikan eksekusi Hasan melalui siaran langsung.

Menurut laporan ABC News, seorang pejabat senior Gedung Putih yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan Trump tidak menentang gagasan itu, meskipun sikapnya masih dapat berubah.

Gedung Putih dilaporkan menerima keberatan dari sejumlah politikus, sekutu, dan pemimpin agama yang meminta pemerintah tidak menjadikan eksekusi tersebut sebagai tontonan publik.

Baca Juga: Pakistan Kerahkan Pasukan ke Arab Saudi, Bukan untuk Serang Houthi

1. Rencana Siaran Langsung Ditentang Politikus dan PBB

Penolakan terhadap rencana penayangan eksekusi Hasan datang dari sejumlah politikus AS, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat.

Anggota DPR AS dari Partai Republik Austin Scott menyatakan mendukung pelaksanaan hukuman mati terhadap Hasan, tetapi menolak rencana menyiarkannya secara langsung.

Senator Demokrat Mark Kelly juga menilai Hasan harus menghadapi hukuman, tetapi mempertanyakan keputusan menjadikan eksekusi tersebut sebagai tontonan publik.

Wakil Presiden AS JD Vance turut menyampaikan keraguannya mengenai rencana tersebut karena belum mengetahui apakah siaran langsung benar-benar akan dilaksanakan.

“Jika eksekusinya disiarkan langsung, saya tidak akan menontonnya,” kata Vance kepada wartawan di Cincinnati.

Meski demikian, Vance menegaskan bahwa perdebatan mengenai metode eksekusi tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari kejahatan yang dilakukan Hasan.

“Ini adalah orang yang secara brutal membunuh banyak orang tak bersalah,” ujar Vance.

Rencana penayangan eksekusi tersebut juga mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menilai siaran langsung eksekusi setara dengan eksekusi publik dan akan melanggar larangan mutlak terhadap penyiksaan.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric juga menyebut gagasan mengeksekusi seseorang di depan kamera secara langsung sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Ketua Konferensi Waligereja Katolik AS Uskup Agung Paul Coakley menyebut rencana tersebut sebagai promosi budaya kematian yang barbar dan meminta pemerintah mempertimbangkannya kembali.

Amnesty International turut menentang rencana tersebut. Justin Mazzola dari Amnesty mengatakan hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan penayangan eksekusi Hasan secara langsung hanya akan memperparah kekejaman tersebut.

Baca Juga: Prabowo Dukung Mesir Amankan Hak Air Sungai Nil

2. Eksekusi dengan Regu Tembak Pertama sejak 1945

Nidal Hasan merupakan pelaku penembakan di Fort Hood pada 2009 yang menewaskan 13 orang dan melukai 30 lainnya.

Sebanyak 12 dari 13 korban tewas merupakan anggota militer AS. Hasan kemudian ditembak oleh seorang polisi sipil yang merespons serangan tersebut hingga mengalami kelumpuhan dari pinggang ke bawah.

Pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Hasan pada 2013.

Dalam persidangan, Hasan memilih membela dirinya sendiri, tetapi tidak memanggil saksi maupun memberikan kesaksian untuk membantah dakwaan terhadapnya.

Pengacara yang sebelumnya ditunjuk pengadilan juga menyampaikan kekhawatiran bahwa Hasan justru menginginkan dirinya dieksekusi.

Jika terlaksana sesuai jadwal, eksekusi Hasan akan menjadi pelaksanaan hukuman mati oleh militer AS menggunakan regu tembak yang pertama sejak 1945.

Meski demikian, eksekusi militer AS terakhir secara keseluruhan berlangsung pada 1961 terhadap John Bennett, yang dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung dalam kasus pemerkosaan dan percobaan pembunuhan.