Demokrat Kuasai Kongres AS, Ini Kekuatan dan Batas Kekuasaan Mereka

Partai Demokrat akan menguasai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat Amerika Serikat (AS) mulai Januari 2027 setelah meraih kemenangan besar dalam pemilu sela pada Selasa (3/11/2026).

Kemenangan tersebut memberi Demokrat kekuatan lebih besar untuk mengawasi pemerintahan Presiden Donald Trump, mendorong agenda legislasi, hingga menghambat sejumlah kebijakan Gedung Putih.

Namun, kendali atas Kongres tidak berarti Demokrat bisa menjalankan seluruh agendanya dengan mudah.

Trump masih memiliki kewenangan untuk memveto sebagian besar rancangan undang-undang yang disahkan Kongres.

“Hari ini dimulailah kebangkitan besar Amerika,” ujar pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, dikutip dari BBC, Kamis (5/11/2026).

Senator Demokrat Chris Coons mengingatkan partainya agar tidak menganggap kemenangan tersebut sebagai mandat untuk menjalankan seluruh agenda politik.

Menurut dia, Demokrat harus membuktikan bahwa mereka mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama upah rendah dan kenaikan biaya hidup.

“Kita perlu membuktikan bahwa kita mampu menyelesaikan berbagai hal, serta benar-benar memberikan jawaban atas kekhawatiran dan pertanyaan masyarakat terutama mengenai upah rendah dan kenaikan biaya hidup,” terang dia.

Baca Juga: Pemimpin Dunia Soroti Kemenangan Demokrat dalam Midterm AS 2026

Demokrat Bisa Awasi Pemerintahan Trump hingga Memulai Pemakzulan

Salah satu kekuatan terbesar Demokrat setelah menguasai Kongres adalah kewenangan investigasi melalui berbagai komite di DPR dan Senat.

Anggota DPR dari California, Robert Garcia, yang akan memimpin komite pengawasan DPR, telah memberi sinyal bahwa pemerintahan Trump akan menghadapi pemeriksaan lebih ketat.

“Siapkan pengacara,” ujarnya ketika kemenangan Demokrat mulai terlihat.

Garcia menyebut sejumlah isu yang berpotensi menjadi sasaran pemeriksaan, mulai dari keluarga Trump, dugaan korupsi korporasi, tindakan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), hingga penanganan berkas kasus Jeffrey Epstein.

Demokrat di Senat juga dapat memblokir nominasi anggota kabinet maupun hakim yang diajukan Trump.

Jika terdapat kursi kosong di Mahkamah Agung AS, misalnya, mayoritas Demokrat dapat menolak calon pilihan Trump atau mendorong presiden mengajukan kandidat yang lebih moderat.

Selain itu, DPR memiliki kewenangan untuk memulai proses pemakzulan presiden.

Trump sebelumnya pernah dua kali dimakzulkan pada masa jabatan pertamanya, tetapi dibebaskan oleh Senat.

Meski demikian, upaya mencopot Trump melalui pemakzulan tetap sulit dilakukan karena membutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senat atau 67 suara untuk menjatuhkan vonis.

Jeffries belum memastikan apakah Demokrat akan kembali menempuh langkah tersebut.

“Kami sudah menegaskan. Kami tidak menutup kemungkinan apa pun. Dan kami juga tidak mengesampingkan apa pun,” ujarnya kepada CNN pada Agustus.

Veto Trump dan Perpecahan Internal Hambat Agenda Demokrat

Meski menguasai DPR dan Senat, Demokrat masih menghadapi hambatan besar untuk menjalankan agenda legislatif karena Gedung Putih tetap dikuasai Partai Republik.

Mayoritas di kedua kamar Kongres memungkinkan Demokrat mengesahkan rancangan undang-undang, tetapi Trump dapat menggunakan hak veto untuk menggagalkannya.

Untuk membatalkan veto presiden, Kongres membutuhkan dukungan dua pertiga suara di DPR dan Senat.

Jumlah tersebut tidak dapat dipenuhi Demokrat sendirian.

“Jika Anda merasa proses legislasi sudah sulit pada periode Kongres sebelumnya saat Partai Republik memegang kendali penuh, maka situasi ke depan akan jauh lebih rumit,” kata profesor urusan legislatif George Washington University, Casey Burgat.

Trump sempat menunjukkan kemungkinan untuk berkompromi dengan Demokrat.

“Kami akan bekerja sama dengan Partai Demokrat, dan kami menantikan untuk bekerja sama dengan mereka. Kami mungkin akan menemukan jalan tengah,” ujarnya kepada New York Times.

Namun, beberapa menit kemudian, Trump mengunggah foto topi kampanye merah bertuliskan “VETO” di Truth Social.

Di sisi lain, Demokrat juga harus menghadapi perbedaan pandangan di internal partai.

Jeffries menyebut salah satu prioritas Demokrat adalah membatalkan pemotongan anggaran Medicaid dan memperluas kredit pajak dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau atau Obamacare.

Baca Juga: Trump Sulit Bertemu Kim Jong Un Usai Republik Kalah di AS

“Kami berkomitmen sebagai prioritas utama sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat untuk membalikkan pemotongan Medicaid ini dan memperluas kredit pajak Undang-Undang Perawatan Terjangkau,” katanya.

Namun, kesepakatan mengenai isu lain seperti regulasi kecerdasan buatan (AI), bantuan militer kepada Israel, dan perang dengan Iran diperkirakan lebih sulit dicapai.

Perbedaan sikap mengenai Israel juga terlihat setelah Senator baru dari Michigan, Abdul El-Sayed, dan sejumlah anggota DPR menyatakan dukungan terhadap pembatasan bantuan AS kepada negara tersebut.

Demokrat juga berpotensi kesulitan membatasi kebijakan luar negeri Trump.

Sebelum pemilu sela, DPR dan Senat telah meloloskan resolusi untuk menghentikan permusuhan dengan Iran, tetapi langkah tersebut pada praktiknya diabaikan pemerintahan Trump.

Peneliti Brookings Institution Scott Anderson mengatakan kewenangan Kongres untuk memaksa presiden menghentikan perang masih menjadi persoalan hukum yang belum memiliki kepastian.

“Kongres dapat mencoba mengajukan perkara ini, dan memaksa pengadilan untuk memberi tahu kami,” jelas dia.