Kata Purbaya soal Bandara IMIP dan Dugaan Salah Kebijakan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan fakta baru terkait kisruh Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, yang diduga beroperasi tanpa pengawasan otoritas negara. Ia menilai persoalan tersebut berawal dari kekeliruan dalam proses perizinan yang semestinya diawasi pemerintah.

“Saya juga enggak ngerti kenapa tidak ada Imigrasi sama Bea Cukai. Mungkin ada kesalahan kebijakan di situ,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/11/2025). 

Ia tidak menjelaskan detail bentuk kesalahan kebijakan tersebut, tetapi memastikan pihaknya siap menerjunkan Bea Cukai bila ada instruksi resmi.

Menurut dia, Kementerian Keuangan belum menerima arahan untuk menempatkan petugas di bandara yang berlokasi dalam kawasan industri nikel tersebut. 

“Kalau kita diperintahkan, kita taruh petugas bea cukai, saya sudah siap. Kalau diminta masuk, cepat sih masuknya, cuma sekarang belum ada perintah,” kata Purbaya.

Baca Juga: 40,4 Ton Beras Impor Ilegal Diamankan di Batam

Pernyataan ini muncul di tengah polemik bandara IMIP yang sebelumnya mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut bandara itu sebagai “anomali” karena diduga tidak memiliki perangkat negara seperti imigrasi, kepolisian, dan bea cukai. 

Sjafrie menyatakan ketiadaan instrumen negara di fasilitas strategis tersebut dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

“Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara. Ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” kata Sjafrie. Ia meminta semua pihak yang membiarkan bandara itu beroperasi tanpa kendali negara untuk diusut.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan membantah dugaan bahwa bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park tersebut tidak memiliki izin atau pengawasan.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menegaskan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan dan bandara terdaftar secara resmi.

“Itu terdaftar. Nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Kami sudah menempatkan beberapa personel di sana,” ujar dia dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian.

Suntana menyebut pemerintah telah mengirim petugas dari Bea Cukai, Kepolisian, serta Direktorat Hubungan Udara untuk mengecek kondisi lapangan.

Hingga kini, perbedaan pernyataan antar kementerian masih menjadi perhatian publik, sementara pemerintah pusat belum memberikan klarifikasi menyeluruh terkait status akhir pengawasan bandara di kawasan industri tersebut.

Baca Juga: Pergerakan Senyap China Geser Kekuatan Militer Indo-Pasifik