Ukraina Akui Hampir Perang, Kenapa Tunggu Keputusan Putin?
Ukraina mengakui perang dengan Rusia berada di tahap krusial dan mendekati titik akhir. Pemerintah Kyiv menyatakan proposal untuk mengakhiri konflik hampir rampung dan siap diserahkan kepada Moskow dalam beberapa hari ke depan. Namun, realisasi perdamaian tersebut masih sangat bergantung pada keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan rancangan kesepakatan damai tengah difinalisasi bersama Amerika Serikat (AS). Proposal itu nantinya akan disampaikan langsung oleh utusan Washington kepada Kremlin sebagai bagian dari upaya diplomasi intensif yang dipimpin AS.
Zelensky menyebut pembahasan terakhir dengan pejabat AS dalam pertemuan di Berlin membawa kemajuan berarti, meski ia mengakui rencana tersebut belum sepenuhnya sempurna.
“Rencana ini tidak ideal, tetapi sangat layak,” kata Zelensky kepada wartawan, seperti dikutip The Associated Press, Rabu (17/12/2025).
Baca Juga: Ketegangan Meningkat saat Perang Saudara Pecah di Timur Tengah
Menurut dia, masih ada sejumlah isu sensitif yang belum sepenuhnya disepakati. Salah satu ganjalan terbesar adalah persoalan wilayah Ukraina yang saat ini diduduki pasukan Rusia. Meski demikian, Zelensky menilai diskusi terbaru membuat Ukraina semakin dekat dengan kesepakatan terkait jaminan keamanan setelah perang berakhir.
“Setelah pembicaraan di Berlin, kita sangat dekat dengan jaminan keamanan yang kuat,” tutur dia.
Namun, masalah wilayah tetap menjadi batu sandungan utama. Ukraina secara tegas menolak mengakui kendali Rusia atas kawasan Donbas yang mencakup Luhansk dan Donetsk, meskipun sebagian wilayah tersebut masih berada di bawah pendudukan Moskow. Zelensky juga menanggapi usulan AS mengenai pembentukan “zona ekonomi bebas” di wilayah konflik tersebut.
“Zona ekonomi bebas tidak berarti berada di bawah kendali Federasi Rusia,” tegas dia.
Di sisi lain, Rusia tetap bersikukuh pada tuntutannya. Presiden Vladimir Putin meminta pengakuan internasional atas empat wilayah utama yang direbut pasukan Rusia, termasuk Semenanjung Krimea yang dianeksasi pada 2014. Sikap ini diperkirakan akan menjadi titik paling sulit dalam negosiasi.
Baca Juga: Dalam Konflik Thailand-Kamboja, Muncul Tentara Bayaran Rusia
Seorang pejabat NATO yang berbicara secara anonim mengungkapkan bahwa skema keamanan pascaperang yang diusulkan akan bertumpu pada dukungan Barat terhadap kekuatan militer Ukraina.
“Eropa akan memimpin pasukan multinasional dan multidomain untuk memperkuat pasukan tersebut dan mengamankan Ukraina dari darat, laut, dan udara, sementara AS akan memimpin mekanisme pemantauan dan verifikasi gencatan senjata dengan partisipasi internasional,” terang dia.
Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan Rusia tidak menginginkan gencatan senjata sementara.
“Kami menginginkan perdamaian, bukan gencatan senjata yang memberi Ukraina waktu jeda untuk melanjutkan perang,” ungkap Peskov kepada wartawan.
Pejabat AS sebelumnya menyatakan sekitar 90% rencana perdamaian telah disepakati oleh Ukraina dan negara-negara Eropa. Presiden AS Donald Trump pun menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan kini berada lebih dekat dibanding sebelumnya, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Putin.
Baca Juga: Penyerangan Nelayan Filipina oleh China Picu Kecaman AS
