Januari 13, 2026

Update Terbaru Greenland, Denmark Tantang Ancam Militer AS

Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan bahwa negaranya tengah berada pada fase paling genting dalam sengketa diplomatik dengan Amerika Serikat terkait masa depan Greenland.

Pernyataan itu muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, kembali melontarkan sinyal akan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai wilayah strategis di kawasan Arktik tersebut.

Dalam pernyataannya pada sebuah debat politik nasional, Frederiksen menilai konflik mengenai Greenland kini telah melampaui sekadar isu teritorial, melainkan menyangkut prinsip-prinsip dasar kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional. Menurutnya, apa yang terjadi saat ini merupakan titik penentu bagi posisi Denmark dan stabilitas kawasan Arktik secara keseluruhan.

Ia juga menegaskan bahwa kedaulatan Denmark, termasuk atas Greenland, tidak dapat diperdebatkan. Frederiksen menyatakan bahwa negaranya akan tetap berdiri pada prinsip hukum internasional serta hak setiap bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri, termasuk rakyat Greenland.

Sikap tegas Denmark mendapat dukungan luas dari berbagai negara Eropa. Pemerintah Swedia secara terbuka mengkritik pernyataan Trump yang mengisyaratkan kemungkinan tindakan sepihak di Greenland.

Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, menyatakan bahwa setiap upaya untuk mengambil alih wilayah tersebut, apalagi dengan paksaan, akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Kristersson menambahkan bahwa negara-negara Nordik, Baltik, serta sejumlah negara besar di Eropa kini berada dalam satu barisan untuk mendukung Denmark dalam menghadapi tekanan dari Washington.

Dukungan serupa datang dari Jerman. Menteri Luar Negeri, Johann Wadephul menilai bahwa meskipun kawasan Arktik memang menghadapi tantangan strategis dari Rusia dan China, persoalan tersebut seharusnya diselesaikan melalui kerjasama antar sekutu NATO, bukan melalui ancaman antarnegara anggota. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan rakyat Greenland dan pemerintah Denmark.

Sebelumnya, tujuh negara Eropa termasuk Prancis, Inggris, dan Italia telah menyampaikan penolakan terhadap campur tangan Amerika Serikat melalui surat bersama.

Di sisi lain, Panglima Tertinggi NATO, Jenderal Alexus Grynkewich, menyatakan bahwa saat ini belum ada ancaman militer langsung terhadap wilayah aliansi, meski ia mengakui bahwa pembahasan mengenai status Greenland tengah berlangsung secara intensif di markas besar NATO di Brussels.