Januari 22, 2026

Netanyahu Sepakat Gabung “PBB Baru” yang Digagas Trump

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Meskipun sebelumnya kantor Netanyahu sempat melontarkan keberatan terhadap komposisi awal kepemimpinan badan tersebut yang mencakup Turki, negara yang dipandang Israel sebagai pesaing regional.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Rabu (21/1/2026), kantor Netanyahu mengonfirmasi bahwa sang perdana menteri telah menerima undangan langsung dari Trump untuk berpartisipasi dalam inisiatif internasional itu. Pernyataan tersebut muncul setelah sebelumnya pihak Netanyahu mempertanyakan susunan komite eksekutif Dewan Perdamaian, khususnya terkait keikutsertaan Turki dalam struktur kepemimpinan awal.

Inisiatif yang dipimpin Trump itu pada awalnya dirancang sebagai kelompok terbatas para pemimpin dunia untuk memantau pelaksanaan rencana gencatan senjata di Gaza. Namun, seiring waktu, cakupan dan ambisi badan tersebut berkembang secara signifikan.

Konsep awal tersebut kemudian bertransformasi menjadi forum internasional yang lebih luas. Trump mengirimkan undangan kepada puluhan negara dan mengisyaratkan bahwa Dewan Perdamaian akan berperan dalam mediasi konflik global, dengan fungsi yang menyerupai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa versi baru.

Detail lebih lanjut mengenai struktur dan mandat Dewan Perdamaian dijadwalkan akan diumumkan ketika Trump menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss, pada Kamis. Di sela forum tersebut, Trump dijadwalkan menghadiri acara pengumuman resmi terkait pembentukan serta arah kerja badan itu.

Hingga kini, piagam resmi Dewan Perdamaian belum dipublikasikan. Namun, draf dokumen yang diperoleh The Associated Press mengindikasikan bahwa sebagian besar kewenangan akan terpusat pada Trump. Dalam draf tersebut juga disebutkan bahwa kontribusi pendanaan sebesar 1 miliar dolar AS akan memberikan status keanggotaan permanen.

Sejauh ini, sedikitnya delapan negara telah menyatakan kesediaan bergabung, yakni Israel, Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Kazakhstan, Hungaria, Argentina, dan Belarus.

Selain itu, undangan resmi juga telah dikirimkan kepada Presiden Paraguay Santiago Peña, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi, serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Pada saat yang sama, Rusia, Israel, India, Slovenia, Thailand, China, serta badan eksekutif Uni Eropa mengkonfirmasi telah menerima undangan serupa.

Kremlin menyatakan tengah mempelajari secara mendalam rincian inisiatif tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menegaskan, bahwa Rusia akan mencari kejelasan lebih lanjut mengenai berbagai aspek Dewan Perdamaian melalui komunikasi langsung dengan pihak Amerika Serikat.

Trump sebelumnya juga mengungkapkan bahwa Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menerima undangan untuk bergabung dengan badan tersebut.

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai jumlah maupun identitas pemimpin dunia lain yang akan diundang dalam waktu dekat.

Susunan komite eksekutif Dewan Perdamaian mencakup sejumlah tokoh berpengaruh dari Amerika Serikat dan komunitas internasional, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan badan terpisah bernama Dewan Eksekutif Gaza. Sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata, dewan ini akan bertanggung jawab menjalankan fase kedua perjanjian, yang dinilai sebagai tahap paling kompleks.

Tahap tersebut mencakup pengerahan pasukan keamanan internasional, proses pelucutan senjata Hamas, serta rekonstruksi Gaza yang hancur akibat konflik berkepanjangan.

Nickolay Mladenov, mantan politisi Bulgaria dan eks utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, ditunjuk sebagai perwakilan dewan yang akan mengawasi operasional harian.

Anggota lainnya meliputi Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, Direktur Badan Intelijen Umum Mesir Hassan Rashad, Menteri Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy, pengusaha Israel Yakir Gabay, serta Sigrid Kaag, mantan wakil perdana menteri Belanda yang dikenal sebagai pakar isu Timur Tengah.

Dewan tersebut juga akan mengawasi pembentukan komite baru yang terdiri dari teknokrat Palestina. Komite ini akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sipil sehari-hari di Gaza selama masa transisi pasca perang.