Mengenal Apa Itu Dewan Perdamaian Gaza, “PBB Baru” Inisiasi Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengguncang tatanan diplomasi internasional dengan menggagas Dewan Perdamaian Gaza, sebuah badan baru yang disebut-sebut berpotensi menjadi pesaing Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Awalnya, badan ini dibentuk sebagai kelompok kecil untuk mengawasi gencatan senjata di Gaza, namun kemudian berkembang menjadi proyek ambisius dengan mandat yang jauh lebih luas dalam menangani konflik global. Berdasarkan draf piagam yang diperoleh The Associated Press pada Rabu (21/1/2026), Dewan Perdamaian akan menempatkan Trump sebagai ketua dengan kewenangan yang sangat besar.

Baca Juga: Ini Sederet Dampak Tekanan Tarif Trump ke Eropa

Struktur dan Kewenangan Dewan Perdamaian Gaza

Dalam draft piagam tersebut, Trump disebut memiliki otoritas penuh untuk mengundang negara anggota, memecahkan kebuntuan dalam pemungutan suara, hingga membubarkan entitas tambahan yang berada di bawah naungan Dewan Perdamaian Gaza. Posisi sentral ini membuat dewan tersebut dinilai sangat terpusat pada kekuasaan Presiden AS.

Dewan ini akan didukung oleh Executive Board yang diisi tokoh-tokoh berpengaruh, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, serta Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Selain itu, terdapat Dewan Eksekutif Gaza yang bertugas mengawasi fase kedua gencatan senjata, termasuk rencana pengerahan pasukan keamanan internasional dan rekonstruksi wilayah Gaza pascaperang.

Trump dijadwalkan memaparkan rincian lebih lanjut mengenai Dewan Perdamaian Gaza dalam pertemuan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Draf tersebut juga memuat aspek transaksional yang cukup kontroversial, yakni kontribusi tunai sebesar 1 miliar dollar AS pada tahun pertama yang akan menjamin sebuah negara memperoleh kursi permanen di dewan.

Baca Juga: Rencana Trump terkait Dewan Perdamaian Gaza Tuai Kritik Global

Dukungan dan Penolakan Negara-Negara Dunia

Sejumlah negara telah menyatakan kesiapan bergabung. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menyatakan dukungannya pada Rabu (21/1/2026), sebuah langkah yang dinilai mengejutkan mengingat kritiknya sebelumnya terhadap komite pelaksana gencatan senjata Gaza. Selain Israel, Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Kazakhstan, Hungaria, Argentina, dan Belarusia juga menyatakan minat serupa.

Undangan turut dikirimkan kepada Rusia, India, Kanada, Mesir, hingga Uni Eropa. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow tengah “mempelajari detail” undangan tersebut. 

Namun, tidak semua pihak menyambut positif. Perancis menolak secara tegas. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyatakan mendukung upaya perdamaian, tetapi menolak pembentukan organisasi yang bertujuan menggantikan PBB.

Merespons penolakan tersebut, Trump kembali melontarkan ancaman tarif. 

“Saya akan mengenakan tarif 200% pada anggur dan champagne mereka, dan dia (Macron) akan bergabung,” ujar Trump kepada wartawan.

Sementara itu, Jerman memilih bersikap lebih hati-hati. Melalui juru bicara Kanselir Friedrich Merz, Berlin menegaskan bahwa meski tidak sempurna, PBB tetap merupakan kerangka multilateral utama dalam pengelolaan krisis internasional.

Baca Juga: Trump Bahas Isu Greenland di Panggung Davos