Tolak Bayar Iuran Board of Peace, Sikap Prabowo Disorot Media Asing

Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian sejumlah media internasional terkait kebijakan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Palestina.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menyetujui kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) dalam keanggotaan BoP memicu sorotan global. Berbagai media asing menilai Indonesia memilih pendekatan kontribusi non-finansial dibandingkan dukungan dana langsung.

Baca Juga : Ini Sejarahnya AS-Israel Bisa Menjadi Sekutu yang Kuat!

Sebelumnya, isu tersebut sempat menimbulkan perdebatan di dalam negeri, karena dikaitkan dengan potensi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjelasan resmi dari pemerintah kemudian menjadi langkah penting untuk meredakan kekhawatiran publik.

Media Malaysia Soroti Klarifikasi Prabowo

Media Malaysia, Bernama, dalam artikelnya berjudul “Indonesia Made No US$1 Bln Commitment To BoP, Says Prabowo”, menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah memberikan janji kontribusi dana sebesar Rp17 triliun.

Prabowo menyatakan pada Minggu (22/3/2026), “Karena itu, kami tidak pernah mengatakan ingin berkontribusi 1 miliar dollar AS.”

Bernama juga melaporkan bahwa pihak BoP hanya menanyakan kesiapan Indonesia dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian, bukan meminta komitmen dana. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono, yang menegaskan bahwa angka tersebut bukan kewajiban resmi bagi anggota.

Dalam konteks internasional, Indonesia juga tercatat tidak menghadiri pertemuan donor awal di Washington, D.C. pada 19 Februari 2026. Dalam forum tersebut, sejumlah negara menjanjikan total dana sebesar 17 miliar dolar AS untuk mendukung rekonstruksi di Gaza.

Sejak awal, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa dukungan lebih diarahkan pada bantuan kemanusiaan melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), termasuk pembangunan fasilitas publik seperti rumah sakit di Palestina.

CNA Ungkap Kontroversi di Dalam Negeri

Media regional Channel News Asia (CNA), menyoroti polemik domestik dalam artikelnya berjudul “Prabowo says Indonesia never pledged US$1 billion to Board of Peace, reaffirms peacekeeper role”.

Media tersebut membahas kekhawatiran masyarakat terkait potensi tekanan terhadap keuangan negara sebelum adanya klarifikasi resmi dari pemerintah.

Prabowo menjelaskan bahwa terdapat dua jenis keanggotaan dalam BoP. “Jika ingin menjadi anggota permanen atau premium, diminta kontribusi 1 miliar dollar AS. Tapi saya tidak pernah mengatakan kita bersedia membayar itu,” ujarnya.

CNA juga menyoroti diskursus kebijakan di dalam negeri, termasuk wacana pemanfaatan anggaran pertahanan sebagai sumber dana yang sempat memicu perdebatan publik.

Selain itu, CNA menyoroti rencana Indonesia untuk mengirim hingga 8.000 personel penjaga perdamaian ke Gaza. Namun, rencana tersebut masih menghadapi tantangan politik internasional dan memerlukan persetujuan dari berbagai pihak terkait.

AFP Soroti Skema “Pay-to-Play”

Media internasional Agence France-Presse (AFP) mengangkat sudut pandang yang lebih kritis melalui artikel berjudul “Indonesia says no to $1bn fee for Trump’s ‘Board of Peace’ seat”.

AFP menilai mekanisme kontribusi sebesar 1 miliar dolar AS memiliki karakteristik “pay-to-play”, yang dinilai menyerupai praktik dalam sistem keanggotaan di United Nations Security Council.

Keputusan Indonesia untuk tidak menyetujui kontribusi tersebut dipandang sebagai upaya menjaga prinsip kedaulatan dalam kebijakan luar negeri nasional.

Selain itu, AFP juga menyoroti dinamika domestik yang dihadapi pemerintah, termasuk kritik dari sejumlah kelompok masyarakat mengenai keterlibatan Indonesia dalam BoP dan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian.

Dalam perspektif geopolitik, pembentukan BoP juga dikaitkan dengan peran Donald Trump, setelah gencatan senjata di Gaza.

Baca Juga : Bahaya Mengintai, Kabel Bawah Laut di Selat Hormuz Terancam Putus!

Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menarik diri dari BoP, apabila keanggotaan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional atau tidak memberikan manfaat nyata bagi Palestina.

Fokus Indonesia: Kontribusi Non-Finansial

Secara umum, sejumlah media internasional melihat bahwa Indonesia memilih pendekatan berbeda dalam berkontribusi terhadap stabilitas global.

Alih-alih memberikan dukungan dana besar, Indonesia lebih mengedepankan kontribusi nyata melalui, pengiriman pasukan penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan, dan pembangunan fasilitas publik di wilayah konflik

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, sekaligus mempertimbangkan kondisi fiskal nasional.

Ke depannya, sikap Indonesia dalam forum Board of Peace diperkirakan akan terus menjadi perhatian internasional, terutama terkait keseimbangan antara kepentingan nasional dan kontribusi terhadap perdamaian global.