Dampak Perang Timur Tengah, Filipina Deklarasi Darurat Energi

Pemerintah Filipina resmi mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional di tengah meningkatnya tekanan global akibat konflik Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang berdampak pada pasokan energi dunia.

Langkah ini diumumkan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebagai respons terhadap gangguan serius pada rantai pasokan global, terutama setelah penutupan efektif Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi.

Baca Juga: Menteri Prabowo Sepakati WFH 1 Hari per Pekan, Ini Kata Mendagri

Deklarasi Darurat Energi Nasional

Marcos menyatakan telah menandatangani perintah eksekutif untuk menjaga stabilitas pasokan energi di dalam negeri.

“Keadaan darurat energi nasional dengan ini dideklarasikan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang mengancam ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” ujar Marcos dalam perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, Selasa (24/3/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah mengambil langkah-langkah terkoordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis.

Sebuah komite khusus juga dibentuk untuk memastikan distribusi bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya tetap berjalan lancar.

Deklarasi ini akan berlaku selama satu tahun, kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.

Dampak Konflik terhadap Harga dan Pasokan Energi

Kebijakan ini muncul setelah lonjakan harga bahan bakar yang signifikan di Filipina, seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Harga bensin dan solar dilaporkan melonjak hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan sebelum konflik pecah pada Februari.

Filipina yang mengimpor sekitar 98 persen kebutuhan minyak mentahnya dari kawasan Teluk menjadi sangat rentan terhadap gangguan distribusi energi global.

Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor transportasi, tetapi juga mempengaruhi harga kebutuhan pokok seperti beras.

Baca Juga: Kecuali Selat Hormuz, Adakah Jalur Lain milik Saudi CS untuk Ekspor Minyak?

Langkah Pemerintah dan Kondisi Cadangan Energi

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah Filipina telah mengambil berbagai langkah, mulai dari pemberian subsidi kepada pengemudi transportasi hingga pengurangan layanan feri.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan skema minggu kerja empat hari bagi pegawai negeri sipil sebagai upaya penghematan bahan bakar.

Menteri Energi Sharon Garin menyebutkan bahwa cadangan bahan bakar Filipina saat ini diperkirakan hanya cukup untuk sekitar 45 hari.

Garin juga mengatakan pemerintah akan sementara meningkatkan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara guna memenuhi kebutuhan energi domestik di tengah lonjakan harga gas alam cair (LNG).

Secara global, Asia menjadi kawasan yang paling terdampak potensi blokade Selat Hormuz, mengingat hampir 90 persen minyak dan gas yang melewati jalur tersebut menuju wilayah ini.