April 23, 2026

Soal 19 Ribu Sapi per Hari, Kepala BGN: Hanya Pengandaian

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklarifikasi pernyataannya terkait kebutuhan 19.000 ekor sapi per hari dalam program makan bergizi gratis (MBG), yang sempat menjadi sorotan publik.

Ia menegaskan, angka tersebut bukan menggambarkan kebutuhan riil harian, melainkan hanya sebuah pengandaian jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan dasar daging sapi.

“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” terang Dadan dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Ia juga menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi.

“Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” papar dia.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional dalam program MBG. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan permintaan bahan pangan yang dapat memicu kenaikan harga di pasar.

Dadan mencontohkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu, ketika menu nasi goreng dan telur disajikan kepada sekitar 36 juta penerima manfaat.

“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” kata dia.

Oleh karena itu, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG, dengan menyesuaikan potensi sumber daya lokal serta preferensi masyarakat di masing-masing daerah.

“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” pungkas dia.