AHY Butuh Rp1.200 T untuk Tambah & Reaktivasi 14.000 Km Rel

Pemerintah terus mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat konektivitas dan menekan biaya logistik.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Baca Juga: Luhut Sebut ke Prabowo, Ekonomi RI 3 Bulan ke Depan Tetap Aman

Dorong Konektivitas Lintas Pulau

Menurut AHY, pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar AHY.

Ia menilai, ketimpangan pembangunan transportasi berbasis rel di Indonesia masih cukup besar dibandingkan negara lain.

“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” sambung dia.

Kontribusi Kereta Api Masih Rendah

AHY juga menyoroti kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional yang masih minim.

Ia menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik hanya sekitar 1 persen.

“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1%. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” tutur AHY.

Selain itu, ia menilai masih terdapat kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan sektor perkeretaapian.

“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” kata dia.

Baca Juga: Skema Iran Dilirik Purbaya, Kapal di Selat Malaka Bisa Kena Pajak

Butuh Investasi Besar dan Kolaborasi

Dalam pengembangan wilayah, AHY menjelaskan tiap pulau memiliki kebutuhan berbeda, mulai dari penguatan jaringan di Sumatra, pembangunan dari nol di Kalimantan, hingga integrasi jaringan dengan kawasan industri di Sulawesi.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” ungkap AHY.

Ia mengungkapkan, kebutuhan investasi untuk pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan dan reaktivasi jalur diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga 2045.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelas dia.

AHY juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung transportasi publik.

“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” tutur dia.

Menutup pernyataannya, AHY menegaskan pembangunan perkeretaapian harus terintegrasi dengan tata ruang dan pusat ekonomi.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” pungkas dia.