Nasib Perang Iran Ditentukan Pekan Ini, Trump Hanya Punya Waktu Seminggu

Ketentuan hukum di Amerika Serikat mulai menekan arah kebijakan perang Presiden AS Donald Trump terhadap Iran. 

Batas waktu 60 hari operasi militer tanpa persetujuan Kongres kian dekat, memicu perdebatan baru di Capitol Hill.

Upaya Partai Demokrat Selalu Buntu

Partai Demokrat berulang kali mencoba menghentikan operasi militer melalui Resolusi Kekuatan Perang 1973, tetapi selalu gagal.

Undang-undang tersebut dirancang untuk membatasi kewenangan presiden dalam melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres.

Meski demikian, Partai Republik di Senat telah memblokir upaya tersebut hingga lima kali sejak konflik dimulai.

Situasi ini membuat langkah Demokrat tidak membuahkan hasil, meskipun tekanan terhadap pemerintahan Trump terus meningkat.

Baca Juga: AS Sudah Beri Tahu Israel, soal Gencatan Iran Berakhir MInggu

Batas Waktu 60 Hari Jadi Penentu

Ketika AS memulai serangan bersama Israel pada 28 Februari, Trump menyatakan bertindak sebagai panglima tertinggi untuk melindungi kepentingan nasional.

Namun, banyak anggota Demokrat menilai langkah itu tidak sah secara hukum. Gedung Putih dan sebagian besar Partai Republik justru menilai tindakan tersebut masih dalam koridor hukum.

Secara aturan, presiden hanya memiliki waktu 60 hari untuk menjalankan operasi militer tanpa izin Kongres.

Trump sendiri baru secara resmi melaporkan operasi tersebut ke Kongres pada 2 Maret, sehingga tenggat waktu akan berakhir pada 1 Mei.

Sejumlah politisi Partai Republik mulai memberi sinyal perubahan sikap menjelang batas waktu tersebut.

John Curtis menyatakan tidak akan mendukung kelanjutan operasi tanpa persetujuan Kongres.

Ia menegaskan tidak akan mendukung aksi militer yang melebihi batas 60 hari tanpa izin legislatif.

Sementara itu, Brian Mast memperingatkan presiden bisa kehilangan dukungan politik jika konflik terus berlanjut hingga Mei.

Baca Juga: Kapal yang Coba Keluar dari Hormuz Ditembaki dan Disita, Aksi Iran Meningkat!

Opsi Setelah Tenggat dan Peran Kongres

Jika batas waktu 60 hari terlampaui, opsi presiden menjadi terbatas. Trump dapat meminta persetujuan Kongres, mulai menarik pasukan, atau memanfaatkan perpanjangan terbatas.

Undang-undang mengizinkan perpanjangan selama 30 hari, tetapi hanya untuk memastikan penarikan pasukan berjalan aman, bukan untuk melanjutkan operasi ofensif.

Di sisi lain, Kongres juga memiliki kewenangan untuk memberikan izin resmi terhadap operasi militer.

Langkah ini menjadi mekanisme utama sejak Amerika Serikat tidak lagi mendeklarasikan perang secara formal sejak Perang Dunia II.

Namun, belum ada kepastian apakah Partai Republik akan tetap solid jika harus memberikan persetujuan resmi.

Lisa Murkowski menyebut sedang bekerja sama dengan sejumlah senator untuk merumuskan izin penggunaan kekuatan militer terhadap Iran.

Meski demikian, hingga kini belum ada resolusi resmi yang diajukan ke Kongres.