Kebijakan Tarif Resmi Berjalan, Iran Mulai Monetisasi Selat Hormuz
Iran mulai merealisasikan rencana pungutan tarif terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz di tengah situasi kawasan yang masih memanas.
Kebijakan ini muncul seiring pembatasan lalu lintas kapal di jalur strategis tersebut akibat konflik yang belum mereda.
Baca Juga: Gedung Putih: Gencatan Senjata Tetap Belaku Meski Iran Serang 3 Kapal
Pendapatan Tarif Mulai Masuk
Wakil Ketua Parlemen Iran Hamidreza Hajibabaei menyatakan pemerintah telah menerima pemasukan awal dari kebijakan tarif tersebut.
“Pendapatan pertama yang diterima dari tarif Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral,” ujar Hajibabaei pada Kamis (23/4/2026), seperti yang dilansir dari kantor berita Tasnim.
Namun, hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai besaran pendapatan maupun mekanisme tarif yang diterapkan.
Kebijakan ini sebelumnya sempat menjadi perdebatan di parlemen Iran sebelum akhirnya mulai dijalankan.
Pejabat Iran bahkan sempat memperingatkan bahwa kondisi lalu lintas di Selat Hormuz tidak akan kembali normal seperti sebelum konflik.
Baca Juga: Trump Hanya Punya Seminggu, Nasib Perang iran Ditentukan Pekan Ini
Selat Hormuz Memanas di Tengah Tekanan Global
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting dunia yang dalam kondisi normal dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas global.
Sejak pecahnya konflik pada 28 Februari 2026, kawasan ini berubah menjadi titik panas dengan pembatasan ketat terhadap kapal yang melintas.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mendesak Iran agar membuka kembali jalur pelayaran tersebut.
Namun, Iran tetap bersikeras menutup Selat Hormuz hingga blokade laut oleh Amerika Serikat dicabut sepenuhnya.
Militer Iran juga meminta para pemilik kapal untuk mengikuti arahan otoritas setempat, serta menilai pernyataan Trump mengenai kondisi di Selat Hormuz “tidak dapat dipercaya”.
Sementara itu, sejumlah negara seperti Inggris dan Perancis bersama lebih dari 30 negara lain telah menggelar pembicaraan untuk menjaga keamanan navigasi di kawasan tersebut.
Kedua negara bahkan menyatakan kesiapan memimpin misi multinasional guna mengamankan jalur pelayaran, apabila situasi memungkinkan.
