Wapres AS Bantah Trump Ingin Angkat Reza Pahlavi Pimpin Iran
Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance menegaskan bahwa Presiden Donald Trump tidak pernah memiliki tujuan untuk menempatkan Reza Pahlavi sebagai pemimpin baru Iran.
Pernyataan itu disampaikan Vance untuk menepis anggapan bahwa Washington ingin mendorong perubahan rezim di Teheran setelah tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran.
“Presiden Amerika Serikat tidak pernah mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menempatkan Reza Pahlavi sebagai pemimpin baru Iran,” kata Vance dalam wawancara dengan Megyn Kelly di YouTube, dikutip dari Anadolu, Rabu (17/6/2026).
Menurut Vance, Trump selalu menekankan bahwa masa depan kepemimpinan Iran merupakan urusan rakyat Iran sendiri.
“Yang dia katakan adalah, jika rakyat Iran ingin bangkit, bagus, itu urusan mereka. Itu antara mereka dan pemerintah mereka,” sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama kebijakan AS tetap pada penghentian program nuklir Iran, baik melalui jalur diplomasi maupun tindakan militer apabila diperlukan.
Baca Juga: Iran Diancam Diserang ASKalau Langgar Gencatan Senjata
Kesepakatan Damai Regional
Vance menggambarkan kesepakatan yang dicapai antara AS dan Iran sebagai langkah menuju perdamaian yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
Menurut dia, dampak kesepakatan tersebut tidak hanya terbatas pada Iran, tetapi juga berpotensi mencakup negara-negara Teluk, Israel, hingga Lebanon.
“Idenya adalah jika Iran mematuhi, maka kita akan memiliki kesepakatan transformatif sejati untuk Timur Tengah. Jika tidak, mereka tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi apa pun,” jelas dia.
Vance juga menolak anggapan bahwa kesepakatan tersebut dapat disamakan dengan Marshall Plan yang pernah dijalankan AS setelah Perang Dunia II.
Ia menilai terdapat perbedaan mendasar antara kedua kebijakan tersebut.
“Pertama, Rencana Marshall menghabiskan banyak uang pajak AS, ini bukan uang pembayar pajak AS,” ujarnya.
“Kedua, kami mengatakan Anda hanya akan mendapatkan manfaat dari kesepakatan ini jika Anda mengubah perilaku Anda,” tambahnya.
Menurut Vance, aspek pengawasan akan menjadi bagian penting dalam implementasi kesepakatan.
Ia menegaskan bahwa verifikasi dan inspeksi terhadap program nuklir Iran akan menjadi syarat utama bagi Teheran untuk memperoleh manfaat ekonomi.
“Yang lebih penting, verifikasi dan inspeksi juga akan menjadi bagian dari kesepakatan,” tegasnya.
Sebelumnya, nota kesepahaman (MoU) antara AS dan Iran telah ditandatangani secara elektronik pada Senin (15/6/2026).
Kesepakatan itu mencakup penghentian operasi militer di berbagai lini serta pembukaan kembali Selat Hormuz.
MoU tersebut juga membuka jalan bagi perundingan lanjutan mengenai program nuklir Iran yang berkaitan dengan pencabutan sanksi internasional.
Upacara penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat (19/6/2026).
Baca Juga: 14 Poin Kesepakatan AS-Iran Terungkap, Apa Saja Isinya?
Trump Sebut Kesepakatan Belum Final
Meski nota kesepahaman telah disepakati, Trump menegaskan bahwa kesepakatan damai antara AS dan Iran masih belum bersifat final.
Saat menghadiri KTT G7 bersama Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Trump mengatakan proses menuju kesepakatan akhir masih berlangsung.
“Tidak, itu belum final,” ujarnya, dikutip dari Al Jazeera, Rabu (17/6/2026).
Trump juga mengingatkan bahwa AS siap kembali melakukan aksi militer jika Iran tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
“Ini adalah nota kesepahaman. Jika saya tidak menyukainya, kita akan kembali menembaki mereka, menjatuhkan bom di kepala mereka,” kata Trump.
Ia kembali menegaskan ancaman tersebut dalam pernyataan lanjutan.
“Jika saya tidak suka, jika mereka tidak berperilaku baik, kita akan kembali menjatuhkan bom tepat di tengah kepala mereka,” sambungnya.
Pernyataan Trump disampaikan dua hari menjelang rencana penandatanganan resmi kesepakatan untuk mengakhiri konflik antara AS dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat (19/6/2026).
