Juni 23, 2026

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor Elpiji dan Bahan Baku Plastik

Pemerintah memutuskan untuk membebaskan bea masuk impor elpiji dan bahan baku plastik sebagai langkah insentif bagi dunia usaha di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers pada Senin (22/6/2026).

Menurut Airlangga, langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden untuk membantu sektor industri menghadapi tekanan akibat kondisi geopolitik dan geoekonomi yang masih bergejolak.

“Arahan Presiden karena ketidakpastian situasi maka pemerintah memberikan insentif impor elpiji dan bahan baku plastik,” ujar Airlangga.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan tarif bea masuk sebesar 0% untuk impor elpiji yang digunakan industri petrokimia.

“Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor elpiji bagi industri petrokimia,” jelasnya.

Airlangga mengatakan insentif tersebut diperkirakan memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan, terutama dalam menekan biaya produksi industri dalam negeri.

Menurut perhitungan pemerintah, kebijakan tersebut dapat menghasilkan nilai manfaat ekonomi hingga Rp2,2 triliun.

“Dengan ini diharapkan bisa mendapatkan nilai manfaat sektor ekonomi sebesar Rp2,2 triliun yaitu berupa pengurangan cost industri dan multiplier effect,” paparnya.

Pemerintah berharap penurunan biaya produksi dapat meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang terkait.

Airlangga menambahkan bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi global saat ini masih dibayangi berbagai ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Menurutnya, kondisi tersebut telah mengganggu arus logistik global, terutama setelah adanya penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur penting perdagangan energi dunia.

“Kita harus menjaga domestik ekonomi, dan langkah-langkah proaktif untuk mencegah risiko eksternal,” ujarnya.