Amran Ungkap Kunci Swasembada Pangan, Akui Mafia Tak Bisa Hilang Total

Produksi pangan nasional yang meningkat dalam dua tahun terakhir disebut menjadi bukti keberhasilan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan posisi Indonesia saat ini telah mencapai swasembada pangan berdasarkan indikator yang digunakan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Dalam Economic Update 2026 CNBC Indonesia, Senin (22/6/2026), Amran mengatakan capaian tersebut tidak hanya mengacu pada definisi pemerintah, tetapi juga standar internasional.

“Sudah,” kata Amran saat ditanya mengenai status swasembada pangan Indonesia.

Menurut dia, masih banyak pihak yang salah memahami definisi swasembada pangan.

“Ini kan fakta ya, ini ilmu eksakta, tidak bisa main-mainkan. Yang pertama adalah swasembada pangan. Bukan dari pemerintah, itu dari FAO, dunia. Yang dikatakan swasembada adalah impor diperbolehkan maksimal 10%. Itu tahun 1999 disampaikan FAO,” kata Amran.

“Clear ya apa definisi swasembada. Karena yang berkomentar ini nggak ngerti definisi. Main caplok aja, main seruduk aja. Jadi, kasihan publik. Diberikan data-data tidak benar,” tambahnya.

Baca Juga: Perjalanan Timnas Iran di Piala Dunia Tetap Dibatasi AS

Delapan  Komoditas Pangan Sudah Swasembada

Amran menjelaskan pemerintah saat ini berfokus pada 11 komoditas pangan strategis yang masuk dalam Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022.

Dari jumlah tersebut, delapan komoditas disebut telah mencapai swasembada.

“Kan pangan banyak nih. Jengkol kan juga masuk pangan, jangan dimasukkan dong. Ini yang diawasi, dijamin oleh pemerintah, itu 11 komoditas. Dari 11 ini, yang swasembada sudah 8. Padi sudah selesai, surplus malah. Kemudian jagung, bawang merah, dan seterusnya,” paparnya.

Ia menyebut komoditas yang masih bergantung pada impor antara lain daging, bawang putih, dan kedelai.

Meski demikian, volume impor pangan dinilai masih berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan FAO.

“Kemudian untuk yang belum swasembada, daging, bawang putih, kedelai. Tapi, kalau seluruh pangan, dari 11 ini, kita impor 3,5 juta ton, produksi kita 73 juta ton. Nah kalau 3,5 juta ton dibagi 73 juta ton, itu 4-5%. Artinya, swasembada kan? Jadi swasembada pangan, swasembada beras. Swasembada berasnya sempurna,” ujar Amran.

Ia juga menegaskan data produksi pangan Indonesia berasal dari lembaga nasional maupun internasional.

“Ada yang mengatakan, datanya dipertanyakan. Ya jangan tanya ke saya, tanya ke FAO. Yang keluarkan data bahwa produksi Indonesia 35 juta ton (beras), FAO. Yang keluarkan data, bahwa produksi Indonesia meningkat tajam adalah, United States Department of Agriculture (USDA/Kementan AS), Amerika. Yang mengatakan, suasem badan swasembada adalah BPS, bukan saya,” cetusnya.

Reformasi Regulasi Jadi Kunci Peningkatan Produksi

Amran mengatakan keberhasilan swasembada pangan tidak terlepas dari berbagai reformasi regulasi yang dilakukan pemerintah.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan 16 instruksi presiden (Inpres) untuk memangkas aturan yang dinilai menghambat produktivitas sektor pertanian.

“Ini adalah gagasan besar bapak presiden. Tentu banyak faktor untuk menuju swasembada itu, tidak mudah. Pertama, dari regulasi. Regulasi yang ada, kita perbaiki satu persatu,” ujarnya.

Salah satu perubahan terbesar dilakukan pada sistem distribusi pupuk bersubsidi.

“Yang dulunya itu harus melalui 12 menteri, 38 gubernur, dan 514 bupati, itu harus tanda tangan semua, baru bisa sampai ke petani. Sekarang ini, dari Kementerian Pertanian (Kementan), produsen, langsung ke petani. Jadi hanya 3 tahap, dipangkas habis,” ungkap Amran.

Selain menyederhanakan distribusi, pemerintah juga meningkatkan volume pupuk subsidi dan menurunkan harganya.

Menurut Amran, reformasi juga dilakukan melalui pencabutan dan penyederhanaan ratusan Peraturan Menteri Pertanian yang dinilai menghambat petani.

Upaya tersebut berdampak pada meningkatnya stok beras nasional yang kini menembus lebih dari 5,3 juta ton.

“Ini tertinggi selama Republik ini merdeka, selama berdiri ini Republik,” katanya.

Baca Juga: Akses Dana Iran yang Dibekukan di Qatar Siap Dibuka Trump

Mafia Pangan Diakui Tak Bisa Diberantas Sampai Habis

Ke depan, pemerintah akan fokus menjaga keberlanjutan swasembada pangan melalui perbaikan irigasi, penyediaan benih unggul, serta optimalisasi lahan pertanian.

Namun, Amran menegaskan perang melawan mafia pangan juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Nah, ini harus dijaga. Tapi yang tidak kalah pentingnya, mafia harus diperangi. Caranya, ya, jangan beri ruang gerak, dihukum seberat-beratnya. Jangan beri kesempatan. Kita sudah tindak 77 tersangka,” ujarnya.

Menurut dia, praktik mafia akan selalu ada sehingga yang bisa dilakukan pemerintah adalah mempersempit ruang geraknya.

“Kita memitigasi. Kita menekan ruang geraknya. Kita harus kolaborasi, nggak bisa kami sendirian. Seluruh anak bangsa harus kolaborasi. Tapi masih banyak yang tidak bahagia kalau kita berdaulat pangan,” katanya.

Amran juga menyinggung kenaikan harga minyak goreng yang terjadi saat Indonesia merupakan produsen utama minyak sawit dunia.

“Harga minyak goreng naik. Padahal kita produsen 60% produksi Indonesia, dari bahan baku CPO. Masuk akal nggak? Aku tanya, itu ada mafia nggak, kalau gitu? Produksi melimpah, tapi harga naik. Ya, mafia lah. Kenapa ragu-ragu sebut mafia,” tukasnya.