MBG Tak Lagi untuk Semua Siswa? Zulhas Buka Suara
Pemerintah tengah mempertimbangkan perubahan skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, program tersebut berpotensi tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa maupun sekolah secara merata.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa bantuan dapat difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, sekolah dengan kondisi yang sudah baik belum tentu memerlukan intervensi melalui program MBG.
Wacana tersebut muncul seiring evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan program. Selain menata kembali sistem pengelolaan, pemerintah juga mengkaji efektivitas penyaluran manfaat agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih optimal dan tepat sasaran.
Baca Juga : Purbaya Ungkap Pemda Belum Siap untuk Obligasi, Tidak Seperti Argentina!
“Fokus kepada misalnya ya, yang nggak perlu ya nggak usah. Sekolah-sekolah yang bagus memang nggak perlu ya nggak usah (dapat MBG),” kata Zulhas di Gedung DPR, Senin (22/6/2026).
Pernyataan itu mengisyaratkan kemungkinan adanya penyesuaian kebijakan dalam pelaksanaan MBG. Apabila sebelumnya program diterapkan secara luas, maka ke depan pemerintah dapat memprioritaskan penerima manfaat yang dinilai lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Di sisi lain, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap dapur yang menjadi penyedia makanan dalam program MBG. Langkah tersebut diambil setelah muncul sejumlah kasus keracunan yang terjadi selama program berjalan.
Zulhas menegaskan bahwa keamanan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat menjadi perhatian utama pemerintah. Karena itu, evaluasi dan perbaikan tata kelola dilakukan agar insiden serupa tidak kembali terulang.
Baca Juga : Purbaya Terkecoh Terkait Anggaran Motor Listrik BGN!
“Nah kemudian tata kelolanya juga diperbaiki. Dapur ya, itu juga diaudit. Walaupun ini persoalan satu atau dua anak kita, nggak boleh terjadi keracunan lagi. Kalau ini sudah diperbaiki, nanti lebih lanjut baru (MBG) akan kita lanjutkan,” katanya.
Menurut pemerintah, penyempurnaan tata kelola dan pengawasan terhadap penyedia makanan menjadi bagian penting untuk memastikan tujuan program peningkatan gizi nasional dapat berjalan dengan aman, efektif, dan berkelanjutan.
