Prabowo Murka, RI Rugi Rp15.000 Triliun Akibat Nilai Ekspor

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kemarahannya terhadap praktik under invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut telah menyebabkan kerugian negara yang sangat besar hingga mencapai Rp15.000 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Madura, Selasa (23/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti besarnya kekayaan Indonesia yang selama ini mengalir ke luar negeri. Ia mengacu pada data perdagangan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Comtrade yang telah diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional.

Baca Juga : Bahlil Ungkap Presiden Minta Gangguan Listrik Tidak Terulang Lagi

Menurut data tersebut, Indonesia mencatat keuntungan perdagangan sebesar US$436 miliar dalam 22 tahun terakhir. Namun pada saat yang sama, terdapat aliran dana keluar negeri mencapai US$343 miliar.

“(Dana) yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar,” kata Prabowo.

Pengusaha Dituding Melaporkan Nilai Ekspor Lebih Rendah

Prabowo menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kebocoran kekayaan negara adalah praktik under invoicing yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha.

Dalam skema tersebut, eksportir melaporkan volume atau nilai ekspor lebih rendah daripada transaksi yang sebenarnya terjadi sehingga sebagian keuntungan tidak tercatat di dalam negeri.

“Ternyata yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton, artinya apa? Artinya negara rugi,” tegasnya.

Menurut Prabowo, praktik tersebut membuat penerimaan negara berkurang dan menyebabkan sebagian besar keuntungan perdagangan tidak kembali ke perekonomian nasional.

Kerugian Mencapai US$908 Miliar dalam 34 Tahun

Berdasarkan data yang dipaparkan, Indonesia disebut mengalami kerugian hingga US$908 miliar selama 34 tahun akibat berbagai bentuk kebocoran ekonomi, termasuk praktik under invoicing.

Jika dikonversikan ke rupiah, nilai tersebut mencapai sekitar Rp15.000 triliun.

“Kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15.000 triliun. Rp15.000 triliun!” ujar Prabowo.

Ia menilai kebocoran tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kenaikan gaji guru, pegawai negeri, serta berbagai program pembangunan.

“Saya ingin saudara-saudara mengerti kenapa gaji guru tidak bisa naik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Karena uangnya tidak ada, diambil terus,” katanya.

Kekayaan Negara Disebut Terus Mengalir ke Luar Negeri

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyebut potensi kekayaan Indonesia sebenarnya mencapai US$683 miliar. Namun, aliran dana yang terus keluar membuat manfaat ekonomi yang diterima masyarakat menjadi jauh lebih kecil.

Baca Juga : China Disebut Jadi Penentu Baru Harga Minyak Dunia di Tengah Konflik

Ia bahkan mengibaratkan kondisi tersebut seperti tubuh yang kehilangan darah secara terus-menerus.

“Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah, ya karena kekayaan keluar. Kalau darah kita tiap hari keluar, pada ujungnya badan kita kolaps. Begitu republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar,” tuturnya.

Prabowo menegaskan bahwa upaya menutup kebocoran ekonomi menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Indonesia.