Juni 24, 2026

Prabowo Targetkan Tutup Hingga 800 BUMN yang Merugi Tahun Ini

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan hingga 700 sampai 800 badan usaha milik negara (BUMN) yang merugi sebelum akhir 2026.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya konsolidasi perusahaan negara yang dinilai tidak efisien dan terus membebani keuangan negara.

Dalam sambutannya pada Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Selasa (23/6/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 240 perusahaan BUMN.

“Kalau tidak salah ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700-lah,” ungkap Prabowo.

Ia mengaku heran saat mengetahui terdapat sekitar 1.000 perusahaan BUMN yang beroperasi ketika dirinya mulai menjabat sebagai presiden.

Menurut dia, banyak perusahaan tersebut terus mengalami kerugian sehingga pemerintah memutuskan melakukan penataan dan penutupan.

“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Mensesneg? kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” tutur dia.

Ia juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk membayar jajaran direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan tersebut.

Prabowo mencontohkan, apabila satu perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris dengan gaji masing-masing Rp 50 juta per bulan, maka negara harus mengeluarkan ratusan juta rupiah setiap bulan hanya untuk satu entitas.

“Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris itu 8 dikali (jumlah perusahaan) kalau gajinya masing-masing Rp 50 juta sebulan. Dan ada yang gajinya di atas itu. Sudah rugi minta bonus lagi,” katanya.

Selain gaji, negara juga harus menanggung pembayaran insentif kinerja atau tantiem bagi direksi perusahaan yang kinerjanya dinilai tidak memberikan keuntungan.

Dia pun mengatakan penutupan perusahaan-perusahaan tersebut telah menghasilkan penghematan yang signifikan bagi negara.

“Saudara-saudara sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan – perusahaan yang tidak bener, dan itu caranya para direksi itu menutupi korupsi mereka,” kata dia.

Sebelumnya, pemerintah melaporkan bahwa sebanyak 258 entitas BUMN telah berhasil dikonsolidasikan dari total 1.077 entitas yang ada.

Informasi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas antara Presiden Prabowo dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadi presiden di Kertanegara, Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Program konsolidasi itu akan terus berlanjut dengan target mencapai 300 entitas dalam waktu dekat.

Pemerintah menilai langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola perusahaan negara, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara.

Transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara juga disebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing nasional, dan memastikan aset negara memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.