DPR Minta Kasus Motor Listrik BGN Tuntas Sebelum Dihibahkan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta proses hukum terkait pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) diselesaikan terlebih dahulu sebelum kendaraan tersebut dihibahkan kepada guru honorer.

Menurut Charles, ribuan motor listrik yang saat ini menjadi sorotan masih berstatus barang bukti dalam penanganan perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Tentunya proses hukumnya harus selesai dulu ya karena sepengetahuan saya saat ini motor listrik yang ada atau yang pernah diadakan oleh BGN yang bermasalah itu ya, itu masih menjadi barang bukti di Kejaksaan Agung,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Baca Juga: Prabowo Sebut RI Mulai Ekspor Pangan dan Pupuk ke Sejumlah Negara

Hibah untuk Guru Honorer Dinilai Opsi Positif

Meski demikian, Charles menyambut baik rencana hibah motor listrik kepada guru honorer apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi pemanfaatan aset negara sekaligus bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.

“Memberikan kepada guru-guru honorer ya mungkin sebagai salah satu opsi yang baik ya karena memang kita ketahui teman-teman guru hari ini tidak mendapatkan pendapatan atau penghasilan sesuai dengan yang seharusnya termasuk khususnya guru-guru honorer,” ujar dia.

Menurut Charles, bantuan kendaraan operasional dapat memberikan manfaat nyata bagi guru honorer yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

Bisa Jadi Strategi Komunikasi Pemerintah

Charles juga menilai rencana hibah tersebut dapat menjadi langkah komunikasi publik yang positif dari pemerintah.

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN belakangan mendapat kritik karena dianggap membebani anggaran pendidikan.

Apabila sekitar 10.000 unit motor listrik yang telah dibeli dialihkan untuk mendukung mobilitas guru honorer, kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperbaiki persepsi publik terhadap program pemerintah.

“Kalau ada gesture dari pemerintah untuk menghibahkan berapa itu total sepuluh ribuan ya motor listrik yang sudah diadakan untuk kepentingan guru-guru honorer saya rasa ini bisa menjadi sesuatu yang cukup baik,” ungkap politikus PDI-P tersebut.

Baca Juga: Optimis, Prabowo Sebut RI Bisa Jadi Lumbung Padi Dunia

BGN Akan Koordinasi dengan Kejagung

Sebelumnya, rencana hibah motor listrik kepada guru honorer diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini.

Ia mengatakan usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat bersama Komisi IX DPR.

“Waktu rapat dengan Komisi IX, ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya, Jumat (19/6/2026).

Sementara itu, Agustina mengatakan motor listrik yang awalnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan aset negara yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Menurut dia, BGN ingin memastikan seluruh barang yang telah dibeli menggunakan anggaran negara dapat memberikan manfaat maksimal.

Namun, sebelum rencana hibah direalisasikan, pihaknya akan lebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait status hukum aset tersebut.

“Iya. Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025 termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).