Ekonom Peraih Nobel Peringatkan Prancis Terancam Krisis Utang, Bisa Kewalahan!

Prancis dinilai berisiko menghadapi krisis utang yang sulit ditangani oleh Bank Sentral Eropa (ECB). Ekonom peraih Nobel, Paul Krugman, bahkan memperingatkan bahwa kondisi negara tersebut berpotensi menjadi terlalu besar untuk diselamatkan atau too big to save.

Dikutip dari CNBC International, Kamis (8/10/2026), Krugman menulis dalam blog Substack-nya bahwa Prancis sedang berada di jalur fiskal yang tidak berkelanjutan. Beban bunga utang pemerintah terus meningkat, sedangkan defisit anggaran yang besar memperburuk rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang telah berada pada level tinggi.

Salah satu masalah mendasar yang disoroti Krugman adalah kegagalan pemerintah Prancis mereformasi usia pensiun. Kebijakan tersebut menjadi persoalan tersendiri ketika negara itu menghadapi populasi yang semakin menua.

Tekanan di pasar obligasi juga meningkat. Imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun dilaporkan mencapai tingkat tertinggi sejak 2002.

Bayang-Bayang Krisis Utang Eropa

Krugman mengingatkan bahwa penggunaan euro membuat Prancis rentan terhadap perubahan kepercayaan investor. Jika pasar mulai meragukan kemampuan pemerintah membayar utang, situasi tersebut dapat berkembang menjadi krisis keuangan yang serius.

Baca Juga : Jepang Tegur China Tak Sebut Jabatan PM di Tengah Ketegangan

“Kita sudah pernah melihat film ini pada 2009-2012, pertama di Yunani, lalu di Portugal, Spanyol, dan Italia,” tulis Krugman, mengacu pada krisis utang zona euro yang mendorong ECB melakukan intervensi besar-besaran.

Ia menjelaskan bahwa krisis dapat bermula ketika investor berhenti membeli obligasi suatu negara anggota zona euro. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar bunga maupun pokok utangnya.

Kekhawatiran tersebut kemudian dapat mendorong investor menarik modal, meningkatkan biaya pinjaman, dan memperburuk kondisi keuangan pemerintah. Siklus ini berpotensi memperbesar tekanan hingga berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.

Krugman juga menyinggung langkah ECB pada 2012, ketika Presiden ECB saat itu, Mario Draghi, berjanji melakukan “whatever it takes” untuk mencegah gagal bayar. Menurutnya, komitmen tersebut sebagian besar dapat diterima pasar karena negara-negara Eropa selatan kala itu menerapkan pemangkasan belanja dalam skala besar.

Situasinya dinilai berbeda jika Prancis membutuhkan penyelamatan. Krugman memperkirakan intervensi untuk negara tersebut akan menelan biaya sangat besar dan berpotensi memicu perdebatan politik, terutama jika kebijakan fiskalnya justru bergerak semakin jauh dari disiplin anggaran.

“Prancis mungkin telah melewati batas dari too big to fail menjadi too big to save. Singkatnya, sangat mudah membayangkan skenario yang benar-benar buruk dari krisis Prancis yang akan sangat memecah belah Eropa,” tulis Krugman.

Anggaran 2027 dan Demo Mahasiswa

Peringatan mengenai risiko utang tersebut muncul ketika Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu berupaya mendapatkan dukungan untuk anggaran 2027 yang kontroversial.

Rancangan anggaran itu mencakup langkah konsolidasi fiskal senilai puluhan miliar dolar AS. Namun, pemerintah juga menghadapi tekanan dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang mempersoalkan minimnya pendanaan pendidikan.

Situasi ini menambah tantangan politik bagi pemerintah dalam menekan defisit sekaligus meredam ketidakpuasan masyarakat.

Trichet: Bola di Tangan Pemerintah

Mantan Presiden ECB Jean-Claude Trichet meminta para politikus Prancis mencapai kompromi untuk mengendalikan defisit di negara dengan perekonomian terbesar kedua di Uni Eropa tersebut.

“Bola ada di tangan pemerintah dan parlemen Prancis, dan mereka punya pekerjaan berat,” kata Trichet, yang memimpin ECB pada 2004-2011, kepada CNBC International, Jumat (9/10/2026).

Trichet menjelaskan bahwa apabila terjadi destabilisasi pasar, terdapat sejumlah instrumen yang dapat digunakan dan telah terbukti efektif dalam menghadapi krisis sebelumnya. Instrumen tersebut mencakup European Stability Mechanism (ESM) dan, dalam situasi yang lebih ekstrem, Transmission Protection Instrument (TPI) milik ECB.

TPI diselesaikan pada 2022 dan hingga kini belum pernah digunakan. Mekanisme tersebut dirancang untuk menjaga stabilitas pasar serta mengatasi fragmentasi keuangan di kawasan euro.

Meski demikian, penggunaan instrumen bantuan itu mengharuskan pemerintah Prancis mengajukan permohonan kepada ECB. Pemerintah Prancis sendiri menilai bantuan semacam itu belum diperlukan saat ini.

Baca Juga : 7 Nama Jadi Pengganti Putin, dari Mantan Pengawal sampai Jenderal

Trichet turut mendesak seluruh kekuatan politik di Prancis agar bertindak secara bertanggung jawab. Ia menilai kompromi menjadi semakin penting di tengah dinamika politik yang kompleks menjelang pemilihan presiden.

“Saya meminta mereka seefektif mungkin dalam diskusi dan membuktikan bahwa mereka bisa menghasilkan sesuatu yang kredibel. Itu tentu salah satu syarat untuk mengaktifkan TPI,” ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya menghadapi krisis utang Eropa, Trichet menekankan bahwa pemerintah suatu negara harus terlebih dahulu menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalannya sendiri.

“Kita tidak bisa menang jika Anda sendiri tidak meyakinkan pelaku pasar, investor, dan penabung bahwa Anda kredibel,” tegasnya.