India Tangkap Demonstran, Buntut Protes Tuntut Ketua KPU Mundur 

Kepolisian India menahan puluhan demonstran di New Delhi pada Sabtu (10/10/2026) menjelang aksi unjuk rasa yang menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar, mengundurkan diri. Aparat juga memperketat pengamanan dengan mengerahkan ribuan personel serta membatasi sejumlah layanan transportasi dan telekomunikasi.

Mengutip Financial Times, demonstrasi tersebut digerakkan kelompok pemuda bernama Cockroach. Mereka menargetkan ribuan peserta untuk memprotes revisi daftar pemilih yang dinilai para pengkritik berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Rekaman televisi yang dilaporkan Reuters memperlihatkan polisi mengejar sejumlah demonstran muda di kawasan pusat bisnis New Delhi. Beberapa peserta aksi yang membawa ransel kemudian dibawa menggunakan kendaraan aparat.

Baca Juga : Houthi Serang Bandara Arab Saudi, Pakistan Pastikan Dukungan

Seorang sumber kepolisian mengatakan kepada Reuters bahwa sekitar 200 demonstran telah ditahan di kawasan tersebut. Juru bicara kepolisian juga menyebut Dhruv Rathee, tokoh YouTube populer yang mendukung aksi, termasuk di antara orang-orang yang ditahan di luar Delhi.

Pengamanan diperketat di berbagai pintu masuk ibu kota. Menurut saksi Reuters, polisi menghentikan bus dan memeriksa penumpang untuk mencari demonstran. Kendaraan lain juga menjalani pemeriksaan di sejumlah titik.

Sejumlah stasiun metro dan pasar ditutup, sementara layanan internet seluler ditangguhkan. Aparat memasang barikade dan blok beton untuk membatasi pergerakan kendaraan. Kendaraan pengendali massa yang dilengkapi pelontar gas air mata juga disiagakan di sejumlah jalan utama.

Pendiri Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, mempertanyakan langkah pengamanan pemerintah yang dinilainya berlebihan dalam menghadapi demonstrasi.

“Mengapa perdana menteri begitu takut terhadap kaum muda negara ini, terhadap rakyat negara ini?” ujar Dipke pada Sabtu sebelum bertolak ke Delhi, dikutip dari Financial Times.

“Mengapa semua layanan kereta api harus ditutup, metro ditutup, internet diputus, jalanan ditutup? Ini tidak lain adalah ketakutan,” katanya kepada kantor berita ANI di Mumbai.

Para demonstran dijadwalkan berkumpul di Jantar Mantar, lokasi yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat demonstrasi di pusat New Delhi, pada pukul 10.00 waktu setempat.

CJP mempromosikan aksi tersebut dengan slogan “Menyelamatkan Demokrasi” atau Save Democracy. Demonstrasi ini direncanakan menjadi aksi terbesar sejak gelombang protes dimulai pada pekan sebelumnya.

Revisi Daftar Pemilih Picu Kontroversi

Gelombang demonstrasi dipicu laporan surat kabar Indian Express yang menyebut sejumlah deputi Gyanesh Kumar mempertanyakan kebijakan revisi daftar pemilih. Laporan tersebut mengungkap adanya perbedaan pendapat terkait proses yang menandai sekitar 130 juta entri pemilih untuk dihapus dari daftar.

Jumlah tersebut setara dengan angka yang melampaui populasi Jepang. Namun, data itu masih berkaitan dengan proses verifikasi dan belum menjadi hasil akhir revisi.

Partai-partai oposisi India telah lama menuduh pemerintah berusaha memanipulasi daftar pemilih untuk memperoleh keuntungan politik. Kecurigaan tersebut kembali menguat setelah laporan Indian Express diterbitkan.

Kumar belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum India dan BJP membantah adanya upaya manipulasi.

BJP menyatakan popularitas Modi dan pertumbuhan ekonomi India menjadi faktor utama yang mendukung kemenangan elektoral partai tersebut. BJP juga menuding partai oposisi menyesatkan masyarakat karena tidak mampu memenangkan pemilihan umum.

Meski demikian, demonstrasi yang berlangsung hampir setiap hari menjadi tantangan politik baru bagi pemerintahan Modi. Gelombang protes ini terjadi beberapa bulan setelah demonstrasi serupa mendorong pengunduran diri menteri pendidikan India terkait kasus kebocoran soal ujian.

Situasi politik juga menjadi sorotan menjelang sejumlah pemilihan tingkat negara bagian yang dijadwalkan mulai awal 2027. Salah satu pemilihan yang penting adalah di Uttar Pradesh, negara bagian dengan populasi terbesar di India yang saat ini dikuasai BJP.

Polisi Tolak Berikan Izin Demonstrasi

Kepolisian Delhi pada Jumat menyatakan tidak memberikan izin untuk penyelenggaraan demonstrasi tersebut. Aparat memperingatkan bahwa siapapun yang melanggar ketentuan akan menghadapi tindakan hukum.

Menurut kepolisian, pembatasan sementara diberlakukan sebagai langkah pencegahan untuk mengatur pergerakan masyarakat, menghindari kepadatan, menjaga ketertiban umum, serta melindungi keselamatan demonstran dan warga lainnya.

Namun, para pemimpin CJP menolak keputusan tersebut dan menyatakan tetap akan menggelar aksi. Mereka menilai demonstrasi merupakan hak fundamental yang tidak seharusnya dibatasi secara berlebihan.

Para pengunjuk rasa menuduh BJP berupaya mempengaruhi hasil pemilu melalui revisi daftar pemilih dengan melibatkan pejabat Komisi Pemilihan Umum, termasuk Kumar, yang mereka anggap memiliki kedekatan dengan pemerintah.

Partai-partai oposisi juga mengklaim penghapusan nama pemilih telah mempengaruhi hasil sejumlah pemilihan negara bagian yang baru-baru ini dimenangkan BJP. Mereka menilai persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai integritas proses pemilu di India.

Komisi Pemilihan Umum Jelaskan Data 130 Juta Pemilih

Data Komisi Pemilihan Umum India yang turut dikutip BJP menunjukkan sekitar 130 juta entri nama ditandai dalam proses verifikasi daftar pemilih.

Baca Juga : Trump Sebut Pengguna Istilah AI sebagai Musuh, Kenapa?

Dari jumlah tersebut, sekitar 63 juta entri berkaitan dengan pemilih yang telah pindah tempat tinggal. Sebanyak 30 juta lainnya tercatat sebagai orang yang tidak dapat ditemukan, sedangkan sekitar 28 juta entri berkaitan dengan pemilih yang telah meninggal dunia.

Komisi Pemilihan Umum menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari tahap penyusunan draf revisi dan belum mencerminkan hasil akhir. Proses verifikasi masih berlangsung sehingga data tersebut masih dapat berubah.

Komisi juga menegaskan bahwa warga yang namanya terhapus secara keliru tetap memiliki kesempatan untuk mendaftarkan diri kembali.

Perbedaan pandangan mengenai revisi daftar pemilih kini menjadi pusat perselisihan antara kelompok demonstran, oposisi, dan pemerintah India. Sementara pemerintah membantah tuduhan manipulasi, para pengunjuk rasa mendesak adanya pertanggungjawaban serta perlindungan terhadap hak pilih warga.