Inggris Siapkan Sanksi untuk Permukiman Israel di Tepi Barat 

Pemerintah Inggris bersiap memberlakukan sejumlah sanksi terhadap permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan kebijakan tersebut mencakup larangan impor barang yang berasal dari permukiman Israel yang dibangun di wilayah yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Palestina.

Berbicara di hadapan parlemen pada Selasa (8/9/2026), Miliband menyebut kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian hubungan ekonomi Inggris dengan status pendudukan di Tepi Barat.

Langkah itu diperkirakan mulai diterapkan dalam enam hingga sembilan bulan mendatang.

“Hari ini saya mengumumkan bahwa pandangan resmi pemerintah Inggris adalah bahwa pendudukan (Tepi Barat) adalah ilegal,” kata Miliband kepada para anggota parlemen Inggris, dikutip dari CNBC.

Baca Juga : Iran Ancam Blokade Teluk Persia, AS Siapkan Hadapi Perang Ekonomi

“Pemerintah percaya bahwa ilegalitas pendudukan tersebut harus tercermin dalam hubungan ekonomi yang kita pilih untuk dijalin dengan wilayah-wilayah yang diduduki,” sambungnya.

Miliband Sebut Ada Pembersihan Etnis di Tepi Barat

Dalam pernyataannya, Miliband juga menggunakan istilah keras untuk menggambarkan tindakan kelompok pemukim Israel di Tepi Barat.

Ia bahkan menyebut adanya tindakan yang dilakukan oleh “teroris pemukim” terhadap warga Palestina.

“Inggris setuju bahwa ada pembersihan etnis terhadap warga Palestina di beberapa wilayah Tepi Barat yang dilakukan oleh teroris pemukim,” ujarnya.

Menurut Miliband, pemerintah Israel dinilai terlalu sering mengabaikan tindakan tersebut. Ia juga menyoroti sejumlah pernyataan dan kebijakan pejabat Israel yang dianggap mendukung pengusiran warga Palestina.

“Terlalu sering pemerintah Israel menutup mata terhadap hal ini. Yang lebih buruk, anggota-anggotanya telah membuat pernyataan dan mengambil tindakan untuk mendukung pengusiran warga Palestina. Ini seharusnya menjadi pendahuluan bagi keadilan,” tambahnya.

Perusahaan Pendukung Permukiman Bakal Kena Sanksi

Selain pembatasan impor, Inggris juga berencana menargetkan perusahaan dan individu yang dianggap membantu pembangunan atau perluasan permukiman Israel.

Miliband mengatakan pihak yang menyediakan layanan konstruksi, pembangunan infrastruktur, hingga pembiayaan bagi ekspansi properti pemukim akan menghadapi tindakan dari pemerintah Inggris.

London juga berencana melarang iklan yang berkaitan dengan permukiman tersebut.

“Kepada mereka yang membiayai atau memfasilitasi permukiman ilegal, izinkan saya mengatakan ini, ‘Anda akan menghadapi sanksi penuh dari Inggris’,” tegasnya.

Meski demikian, Miliband menekankan bahwa Inggris tidak akan menghentikan seluruh aktivitas perdagangan dengan Israel.

Baca Juga : Mantan Ketua DPR Ditangkap usai Korupsi Dana Proyek

Menurutnya, hubungan perdagangan tetap dipertahankan sebagai bagian dari dukungan Inggris terhadap solusi dua negara, termasuk menjamin keamanan dan kemakmuran Israel.

Inggris Perketat Larangan Ekspor Senjata

Kebijakan Inggris juga akan diperluas ke sektor pertahanan. Miliband menyatakan pemerintah akan memperketat larangan ekspor senjata dengan menolak seluruh permohonan lisensi untuk senjata maupun barang dan jasa lain yang dinilai memberikan kontribusi material terhadap pendudukan.

Kebijakan tersebut disebut sebagai bentuk pengamanan tambahan terhadap penjualan senjata ke Israel.

Sebelumnya, Inggris telah menangguhkan lebih dari 30 izin ekspor senjata yang digunakan oleh Pasukan Pertahanan Israel di Gaza.

“Ini berarti larangan ekspor semacam itu akan tetap berlaku selama pendudukan masih berlangsung,” tuturnya.