Iran Krisis BBM, Blokade AS Hambat Impor Bahan Bakar
Iran mengakui tengah menghadapi tekanan serius terhadap pasokan bahan bakar. Produksi BBM domestik yang belum mencukupi diperparah oleh blokade angkatan laut Amerika Serikat (AS), sehingga Teheran kesulitan mendatangkan pasokan dari luar negeri.
Wakil Presiden Iran Mohammad Jafar Ghaempanah mengatakan keterbatasan tersebut mulai terasa di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar ketika perang Iran-AS semakin memasuki fase tekanan ekonomi.
“Produksi bahan bakar tidak mencukupi dan karena blokade angkatan laut AS, kami tidak dapat mengimpornya,” kata Ghaempanah dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita IRNA, dikutip dari Al Arabiya, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga : AS Cabut Suriah dari Status Sponsor Teror, Sisa Tiga Negara
Kondisi tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah Iran yang selama bertahun-tahun mempertahankan harga BBM murah melalui program subsidi besar. Pemerintah kini harus menghadapi persoalan pasokan sekaligus beban fiskal akibat kebijakan tersebut.
Iran Soroti Ketimpangan Subsidi BBM
Selain persoalan pasokan, pemerintah Iran juga menyoroti ketidakmerataan manfaat subsidi bahan bakar. Ghaempanah menilai sistem yang berjalan saat ini justru memberikan keuntungan lebih besar kepada masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan.
“Distribusi bahan bakar di negara ini tidak merata. Pemilik beberapa kendaraan mendapat manfaat dari subsidi, tidak seperti mereka yang tidak memiliki kendaraan,” ujarnya.
Pemerintah Iran sebelumnya telah memberi sinyal akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme pemberian subsidi BBM. Pada Senin (24/8/2026), Kepala Staf Presiden Iran Mohsen Haji-Mirzaei mengatakan kuota bahan bakar akan ditinjau kembali, meski belum menjelaskan secara rinci bentuk perubahan yang akan diterapkan.
Iran sendiri merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar dunia dan selama puluhan tahun dikenal memiliki harga BBM yang sangat murah. Kondisi tersebut membuat setiap rencana perubahan harga bahan bakar menjadi isu yang sensitif secara politik.
Situasi semakin kompleks setelah konflik antara Iran dan AS-Israel meningkat. Teheran menguasai Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia, sementara Washington menerapkan blokade laut terhadap sejumlah pelabuhan Iran.
Iran Siapkan Skenario Kenaikan Harga BBM
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah Iran juga mulai mempertimbangkan perubahan besar terhadap sistem harga bahan bakar. Salah satu pertimbangannya adalah menaikkan harga BBM secara bertahap untuk mengurangi beban keuangan negara.
Besarnya kesenjangan antara biaya produksi dan harga jual menjadi salah satu alasan utama. Biaya produksi bensin di tingkat kilang disebut mencapai sekitar 1,3 juta rial atau sekitar Rp16.724 per liter. Namun, masyarakat masih dapat memperoleh BBM dengan harga terendah sekitar 15.000 rial atau Rp192 per liter.
Untuk mengurangi tekanan tersebut, pemerintah telah mencoba berbagai cara, mulai dari meningkatkan produksi kilang hingga memanfaatkan produk petrokimia. Pemerintah juga disebut melakukan pengenceran yang berdampak terhadap kualitas bahan bakar.
Dikutip dari Al Jazeera, Kepala Optimasi Energi Pemerintah Iran Esmail Saghab-Esfahani mengatakan terdapat tiga opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah.
Baca Juga : Terungkap Alasan Bos CIA ke Rusia, Bawa Peringatan ke Putin
Opsi pertama adalah mempertahankan harga BBM saat ini, tetapi membatasi jumlah bahan bakar yang dapat diperoleh masyarakat setiap hari di SPBU.
Opsi kedua berupa pemberian kuota BBM bersubsidi sebesar 30 liter per bulan untuk setiap warga, termasuk mereka yang tidak mempunyai kendaraan. Kuota tersebut nantinya dapat diperjualbelikan.
Sementara opsi ketiga menjadi pilihan paling ekstrem, yakni melakukan liberalisasi harga BBM hingga mendekati biaya keekonomian produksi kilang. Angkanya diperkirakan mencapai 872.000 rial atau sekitar Rp11.218 per liter.
Wakil Presiden Pertama Iran Mohammad-Reza Aref mengisyaratkan bahwa pemerintah lebih condong menerapkan liberalisasi harga secara bertahap. Dalam skema tersebut, penghematan anggaran subsidi akan dialihkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Tingkatan harga termurah dengan kuota 60 liter harus tetap diberlakukan,” kata Aref.
“Namun, kuota kedua dapat secara bertahap diturunkan, dan harga pada akhirnya harus diliberalisasi secara transparan dengan hasil yang dialokasikan untuk masyarakat yang rentan,” tambahnya.
