Netanyahu Perluas Permukiman Tepi Barat, Dunia Murka
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pemerintahannya akan terus memperluas pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Ia bahkan menyebut wilayah tersebut sebagai bagian dari “tanah Israel” dan mengatakan pihaknya tengah menyiapkan kawasan itu untuk menyambut gelombang imigrasi warga Yahudi ke Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam sebuah acara di Yerusalem pada Selasa dan menjadi sorotan karena disampaikan ketika ketegangan di Tepi Barat terus meningkat. Acara tersebut digelar oleh Dewan Regional Binyamin, yang menaungi puluhan permukiman Yahudi di wilayah pendudukan Tepi Barat.
“Hari ini, banyak saudara dan saudari kita di seluruh dunia mengerti: Ini adalah tanah kita dan akan tetap menjadi milik kita,” tegas Netanyahu, seperti dikutip Russia Today, Jumat (27/8/2026).
Baca Juga : 19 Jembatan Ikut Hancur usai Banjir Bandang di Nepal
Netanyahu juga menyerukan warga Yahudi di berbagai negara untuk pindah ke Israel. Menurutnya, pemerintah sedang mempersiapkan kedatangan dalam jumlah besar melalui program Aliyah atau imigrasi Yahudi ke Israel.
“Dan ketika saya mengatakan tanah kita, setiap pria Yahudi dan setiap wanita Yahudi, pintunya terbuka. Kami menunggu Anda. Kami sedang mempersiapkan pintu untuk Aliyah (imigrasi Yahudi ke Israel) besar-besaran,” ucapnya.
Netanyahu Klaim Perluasan Permukiman Terus Berjalan
Pernyataan Netanyahu berbanding terbalik dengan sejumlah laporan yang menunjukkan adanya warga Israel yang justru meninggalkan negaranya dalam beberapa tahun terakhir. Majalah 972 melaporkan lebih dari 150.000 warga Israel telah meninggalkan Israel sepanjang 2024 hingga 2025. Eksodus tersebut dikaitkan dengan eskalasi konflik setelah serangan Hamas pada 2023 serta dampak perang di Gaza terhadap kondisi ekonomi.
Di sisi lain, Netanyahu justru mengeklaim pemerintahannya telah memperluas keberadaan Israel di Tepi Barat. Ia menyebut sebanyak 104 permukiman dan 160 peternakan telah didirikan atau dilegalkan oleh pemerintah.
“Itu tidak mudah, tidak pernah mudah. Tanah Israel diperoleh melalui penderitaan. Kadang-kadang juga melalui senyuman, kadang-kadang juga melalui perdebatan, tetapi itu sedang diperoleh oleh kami. Kami tidak menyerah, kami memiliki visi, ini adalah tanah kami, dan akan tetap menjadi milik kami,” paparnya.
Permukiman Israel di Tepi Barat telah lama menjadi salah satu isu utama dalam konflik Israel-Palestina. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan banyak negara menganggap permukiman tersebut ilegal berdasarkan hukum internasional.
Rencana ekspansi terbaru juga mencakup proyek E1 di sebelah timur Yerusalem. Israel telah membuka tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah di kawasan tersebut. Jika seluruh proyek direalisasikan, jumlah hunian yang dibangun diperkirakan mencapai lebih dari 3.400 unit.
Proyek E1 menjadi perhatian karena lokasinya berpotensi memutus keterhubungan wilayah Palestina di Tepi Barat. Kawasan tersebut berada di antara Yerusalem Timur dan permukiman Ma’ale Adumim, sehingga pembangunan permukiman dinilai dapat semakin menyulitkan terbentuknya wilayah Palestina yang berkesinambungan.
Negara Arab dan Barat Kecam Proyek E1
Rencana pembangunan tersebut menuai penolakan dari sejumlah negara Arab dan Muslim. Delapan negara anggota Pakta Mekkah, termasuk Arab Saudi, Pakistan, dan Turki, menilai ekspansi permukiman tersebut sebagai langkah yang berbahaya.
Kecaman juga datang dari Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Komisi Eropa, serta sejumlah negara Eropa lainnya. Mereka memperingatkan bahwa pembangunan E1 dapat semakin mengancam peluang tercapainya solusi dua negara.
Baca Juga : Trump Kirim Kesepakatan Nuklir Saudi ke Kongres AS, Kenapa?
“Permukiman E1 akan merusak prospek solusi dua negara dengan menancapkan baji melalui Tepi Barat,” ungkap perwakilan negara-negara Barat tersebut.
Mereka juga menyoroti meningkatnya kekerasan di Tepi Barat serta tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat Palestina.
“Pada saat ketidakstabilan yang parah di Tepi Barat dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemukim terhadap warga sipil, dan pembatasan serius pada ekonomi Palestina, keputusan ini bahkan lebih mengkhawatirkan,” tuturnya.
Ambisi memperluas kontrol Israel atas Tepi Barat sebenarnya bukan isu baru bagi Netanyahu. Ia telah beberapa kali membuka kemungkinan pencaplokan wilayah tersebut. Dorongan serupa kembali menguat setelah Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Juni lalu mendesak Netanyahu menerapkan kedaulatan penuh atas Tepi Barat sebelum pemilu Israel yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober.
