Juli 14, 2026

Israel Tetapkan Pemilu 27 Oktober, Netanyahu Maju Lagi

Israel akan menggelar pemilihan umum nasional pada 27 Oktober 2026. Pemilu ini menjadi yang pertama sejak serangan Hamas pada 2023 dan konflik yang melibatkan Gaza, Lebanon, serta Iran.

Pemungutan suara tersebut juga menandai pemilu pertama di Israel yang berlangsung sesuai jadwal sejak 1988.

Sebelumnya, tanggal pelaksanaan sempat menjadi tanda tanya setelah parlemen Israel memutuskan membubarkan diri pada Mei 2026, yang membuka peluang pemilu dipercepat.

Namun, kepastian jadwal akhirnya disampaikan oleh ketua koalisi parlemen, Ofir Katz. Mengutip Reuters, Katz mengatakan kepada komite parlemen pada Minggu (12/7/2026) bahwa tanggal yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yakni 27 Oktober, tetap akan dipertahankan.

Koalisi Netanyahu Diprediksi Kehilangan Mayoritas

Sejumlah survei terbaru menunjukkan koalisi partai nasionalis dan religius yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berpotensi kalah dalam pemilu mendatang.

Meski demikian, kubu oposisi dinilai belum memiliki jalur yang jelas untuk membentuk pemerintahan baru sehingga peta politik Israel masih berpotensi berubah.

Netanyahu kembali berkuasa pada 2022 sebagai pemimpin pemerintahan sayap kanan Israel.

Namun, kurang dari satu tahun setelah kembali menjabat, reputasi keamanannya mendapat tekanan besar menyusul serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober 2023.

Jajak pendapat juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Netanyahu menurun, termasuk terkait hasil konflik dengan Iran.

Kendati demikian, Netanyahu masih dianggap sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Israel dan menjadi pemimpin dengan masa jabatan terlama dalam sejarah negara tersebut.

Mengutip Times of Israel, pemerintahan saat ini dibentuk pada 29 Desember 2022 setelah runtuhnya pemerintahan Naftali Bennett dan Yair Lapid.

Koalisi tersebut terdiri dari Partai Likud yang dipimpin Netanyahu bersama sejumlah partai ultra-Ortodoks dan partai sayap kanan.

Pemerintahan ini kerap disebut sebagai pemerintahan paling konservatif atau paling garis keras dalam sejarah Israel modern.

Dalam perjalanannya, koalisi beberapa kali menghadapi ancaman perpecahan, terutama terkait upaya mempertahankan pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks.

Selain itu, sejumlah partai sayap kanan ekstrem juga sempat mengancam menarik dukungan terhadap pemerintah selama perang di Gaza.

Ancaman tersebut muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera dengan Hamas.