Israel Ultimatum Inggris Tutup Konsulat dalam 30 Hari 

Israel memberikan tenggat 30 hari kepada Inggris untuk menutup konsulatnya di Yerusalem Timur. Langkah tersebut merupakan respons terhadap keputusan London menjatuhkan sanksi perdagangan terhadap produk yang berasal dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Sanksi itu diumumkan Inggris bersama Prancis dan Kanada pada Selasa (8/9/2026). Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyebut kebijakan tersebut sebagai upaya untuk “melawan ketidakadilan” yang terjadi di Tepi Barat.

Permukiman Israel di wilayah tersebut terus berkembang di kawasan yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara mereka. Kebijakan sanksi Inggris, Prancis, dan Kanada pun mulai dikhawatirkan berdampak terhadap pelaku usaha di permukiman Israel.

Baca Juga : Trump Hubungi Putin, Serukan Akhiri Perang dengan Ukraina 

Sejumlah pemilik bisnis mengaku kebijakan tersebut dapat menekan pendapatan mereka. Bahkan, salah seorang pengusaha memperkirakan sanksi itu bisa membuat dirinya terpaksa menghentikan operasional perkebunan kurma miliknya.

Israel Batasi Aktivitas Inggris

Keputusan tiga negara Barat tersebut menjadi salah satu bentuk tekanan kolektif paling tegas terhadap Israel. Padahal, Israel sebelumnya memiliki hubungan erat dengan banyak negara Barat tersebut.

Langkah ini juga memperlihatkan meningkatnya tekanan diplomatik terhadap Israel di tengah perang di Gaza serta perluasan permukiman di wilayah yang diduduki.

Dua pejabat Israel dan dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Israel telah memberikan waktu 30 hari kepada Inggris untuk menutup konsulatnya di Yerusalem Timur.

Konsulat tersebut memiliki peran khusus sebagai perwakilan Inggris yang menangani berbagai persoalan terkait Palestina, termasuk isu di Yerusalem, Tepi Barat, dan Gaza.

Selain penutupan konsulat, Israel juga melarang 12 politikus Inggris memasuki wilayahnya. Pemerintah Israel turut meminta sejumlah pejabat dan diplomat Inggris yang berada di Tepi Barat, serta personel yang bekerja di sebuah pusat koordinasi Gaza di Israel, untuk meninggalkan wilayah tersebut.

Israel juga menghentikan izin bagi Inggris untuk melatih pasukan keamanan Palestina di Tepi Barat.

Prancis dan Kanada Belum Jadi Sasaran

Sampai saat ini, Israel belum mengumumkan tindakan serupa terhadap Prancis dan Kanada yang juga memberlakukan kebijakan untuk menghentikan perdagangan dengan permukiman Israel.

Israel juga belum mengambil langkah terhadap sembilan negara lain yang menyatakan dukungan terhadap sanksi yang dijatuhkan Inggris.

Pemberlakuan sanksi oleh Inggris sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya. Namun, pemimpin oposisi parlemen Israel Yair Lapid mengaku tidak menyangka kebijakan tersebut memperoleh dukungan dari sejumlah negara lain.

Lapid mengatakan pada Selasa bahwa “tidak ada seorang pun yang tahu” negara-negara lain akan ikut mendukung kebijakan tersebut.

Di hadapan parlemen Inggris, Burnham menegaskan bahwa negaranya tetap mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina.

Menurutnya, dukungan terhadap solusi tersebut tidak cukup hanya disampaikan secara politik, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan.

“Kami akan selalu berpihak pada pihak yang lemah dan mengambil tindakan apa pun yang kami bisa untuk mendukung mereka,” kata Burnham.

AS Tak Beri Respons Tegas

Sementara itu, Amerika Serikat sejauh ini memberikan respons yang relatif terbatas terhadap keputusan Inggris.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan Washington tidak ingin melihat “sesuatu yang mengganggu stabilitas” terjadi di Tepi Barat. Namun, ia tidak memberikan komentar secara spesifik mengenai sanksi yang diberlakukan Inggris.

Baca Juga :  Netanyahu Hanya 24 Jam Hadiri Sidang PBB di New York, Kenapa?

Berbeda dengan Rubio, Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee mengecam kebijakan tersebut. Diplomat yang dikenal sebagai pendukung kuat Israel itu bahkan menuding pemerintah Inggris melakukan “kebencian terhadap Yahudi”.

Presiden AS Donald Trump sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan terkait keputusan Inggris tersebut.

Para pemimpin Israel mengecam kebijakan Inggris, Prancis, dan Kanada. Mereka menyebut sanksi terhadap produk permukiman Israel sebagai tindakan yang “terdistorsi secara moral”.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar juga menuding Inggris melakukan “campur tangan terang-terangan dalam urusan negara berdaulat dan proses pemilihannya”.

Ketegangan diplomatik ini terjadi menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang.