Korsel Siapkan 500 Ribu Pasukan Drone Hadapi Ancaman Korut
Korea Selatan mempercepat pengembangan kekuatan militer berbasis drone dan sistem anti-drone sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman dari Korea Utara.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan rencana ambisius untuk melatih sekitar 500.000 pasukan drone serta mendistribusikan puluhan ribu sistem nirawak ke unit-unit garis depan.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam pengarahan resmi pada Jumat (26/6/2026), sebagaimana dilaporkan Reuters.
Selain pelatihan personel, militer Korea Selatan juga menargetkan produksi 110.000 unit drone hingga 2029 yang akan dibagikan ke seluruh matra, mulai dari angkatan darat, laut, udara, hingga korps marinir.
Baca Juga: Persatuan Diserukan Maduro usai Venezuela Diguncang 2 Gempa Besar
Drone Jadi Peralatan Tempur Utama Prajurit
Pemerintah Korea Selatan menargetkan drone tidak lagi menjadi perlengkapan terbatas, melainkan menjadi bagian standar dari setiap prajurit di medan tugas.
“Drone seharusnya tidak lagi menjadi peralatan yang hanya digunakan oleh segelintir unit, melainkan alat tempur yang bersifat universal,” kata Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back dalam pengarahan tersebut.
Ia menambahkan bahwa penggunaan drone akan diposisikan layaknya senjata pribadi kedua bagi prajurit di lapangan.
Ahn juga menegaskan bahwa pengembangan teknologi ini akan mengandalkan komponen yang sepenuhnya diproduksi di dalam negeri, tanpa bergantung pada suku cadang dari China.
Langkah ini diambil di tengah percepatan modernisasi militer di kawasan, termasuk pelajaran dari perang di Ukraina dan Timur Tengah, di mana sistem nirawak memainkan peran penting dalam operasi militer.
“Drone berbiaya rendah yang dioperasikan dalam jumlah besar secara fundamental mengubah karakter peperangan,” ujar Ahn.
Ia juga memperingatkan bahwa Korea Utara terus mengembangkan kemampuan drone yang dapat mengancam fasilitas militer maupun sipil di Korea Selatan.
Selain penguatan drone, Seoul juga berencana memperluas sistem pertahanan anti-drone, termasuk penggunaan senjata laser dan gelombang mikro berdaya tinggi.
Reformasi Militer di Tengah Tekanan Politik dan Demografi
Rencana besar ini muncul di tengah dinamika politik dalam negeri Korea Selatan terkait penggunaan drone pada pemerintahan sebelumnya.
Pada bulan ini, pengadilan Korea Selatan menjatuhkan vonis 30 tahun penjara kepada mantan Presiden Yoon Suk Yeol terkait insiden penerobosan drone militer ke wilayah Korea Utara.
Jaksa menyebut insiden tersebut berkaitan dengan upaya membenarkan penerapan darurat militer pada 2024.
Baca Juga: Trump Sempat Sebut Netanyahu “Penipu”. Kenapa?
Sementara itu, pemerintahan Presiden Lee Jae Myung telah membubarkan komando operasi drone yang sebelumnya menjadi sorotan.
Rencana terbaru ini akan menggantinya dengan organisasi baru yang berfokus pada kebijakan, pengembangan kemampuan, dan dukungan, sementara operasi lapangan tetap dijalankan oleh masing-masing unit militer.
Di sisi lain, Korea Selatan juga menghadapi tantangan penurunan populasi yang berdampak pada jumlah personel militer, sehingga mendorong percepatan otomatisasi dan penggunaan sistem nirawak untuk menjaga kesiapan tempur.
