Krisis Ceuta Memanas, Italia dan Spanyol Berselisih soal Migran

Krisis migran di Ceuta tidak hanya memicu lonjakan kedatangan dari Maroko ke wilayah Spanyol, tetapi juga memperlebar perbedaan sikap di antara negara-negara Uni Eropa.

Para menteri dalam negeri Uni Eropa dijadwalkan menggelar konferensi video darurat pada Selasa (4/8/2026). 

Pertemuan tersebut akan membahas perkembangan terbaru di Ceuta serta respons bersama terhadap krisis migrasi yang terjadi.

Meski arus penyeberangan mulai menurun, ketegangan politik justru meningkat setelah 

Italia kembali memberlakukan pemeriksaan terhadap warga negara non-Uni Eropa yang datang dari Spanyol melalui bandara dan pelabuhan.

Langkah itu tidak menutup perbatasan sepenuhnya, tetapi dinilai mengguncang prinsip perjalanan bebas di kawasan Schengen.

“Ini merupakan tindakan luar biasa yang diambil untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah kemungkinan dampak terhadap negara kami,” kata Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dikutip Reuters.

Meloni mengatakan kebijakan tersebut hanya bersifat sementara dan tetap mempertimbangkan kelancaran arus wisata musim panas.

Baca Juga: Survei Ungkap Mayoritas Warga AS Nilai Perang Iran Tak Seimbang dengan Risikonya

Spanyol Nilai Solidaritas Uni Eropa Mulai Memudar

Pemerintah Spanyol menilai keputusan Italia bertentangan dengan semangat solidaritas yang selama ini menjadi dasar kebijakan migrasi Uni Eropa.

Perdana Menteri Pedro Sánchez mengingatkan bahwa negaranya pernah membantu negara lain ketika menghadapi gelombang migran dalam beberapa tahun terakhir.

“Dalam konteks internasional saat ini, Uni Eropa tidak mampu menanggung reaksi yang egoistis, memecah belah, dan melanggar hukum semacam ini,” tulis Sánchez dalam surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa.

Ia juga menyebut sebagian kritik terhadap Spanyol dipengaruhi oleh “prasangka, berita palsu, ketidaktahuan, atau kepentingan politik.”

Migran Belum Masuk ke Daratan Eropa

Pemerintah Spanyol menegaskan bahwa migran yang berhasil memasuki Ceuta tidak otomatis dapat bergerak ke wilayah Schengen lainnya.

Ceuta dan Melilla memiliki aturan khusus sehingga setiap orang yang menuju daratan Spanyol tetap harus melewati pemeriksaan identitas dan dokumen.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan sebagian besar migran telah dipulangkan ke Maroko berkat kerja sama aparat kedua negara.

“Tidak seorang pun mencapai daratan Spanyol atau wilayah Uni Eropa lainnya,” kata Von der Leyen.

Meski demikian, aturan Schengen tetap memungkinkan negara anggota menerapkan kembali pemeriksaan perbatasan sementara apabila terdapat ancaman serius terhadap keamanan nasional.

Puluhan Ribu Migran dan Puluhan Korban Jiwa

Pemerintah Spanyol memperkirakan sekitar 50.000 orang memasuki Ceuta sejak Kamis (30/7/2026). 

Sementara itu, Pemerintah Kota Ceuta memperkirakan jumlahnya dapat mencapai sekitar 60.000 orang.

Hingga Sabtu (1/8/2026), lebih dari 48.000 orang telah kembali ke Maroko. Namun, masih terdapat beberapa ribu migran yang berada di Ceuta.

Di tengah krisis tersebut, sedikitnya 67 jenazah telah ditemukan di wilayah Spanyol. 

Sebagian korban dilaporkan tenggelam ketika berenang menuju Ceuta, sementara lainnya meninggal akibat terinjak atau terjepit saat berusaha melewati pagar perbatasan.

Untuk mencegah penyeberangan baru, aparat Spanyol memasang penghalang terapung sepanjang 500 meter di sekitar pemecah gelombang Tarajal.

Baca Juga: Amnesty Ungkap India Kirim 2596 Pasokan Militer ke Israel

Perbedaan Sikap Uni Eropa Masih Berlanjut

Italia bersama Denmark menginisiasi surat yang ditandatangani 22 negara Uni Eropa. 

Surat tersebut menyerukan penguatan perlindungan perbatasan eksternal, pemberantasan penyelundupan manusia, serta kebijakan pemulangan migran yang lebih efektif.

“Pertahanan perbatasan eksternal Uni Eropa bukan kepentingan satu negara. Itu merupakan tanggung jawab bersama Eropa,” ujar Meloni.

Di sisi lain, Prancis memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Meski memperketat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol, Paris menolak usulan agar Spanyol dikeluarkan dari kawasan Schengen.

“Spanyol tidak perlu meninggalkan kawasan Schengen. Hal itu sama sekali tidak ada dalam agenda,” kata Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez.

Sementara itu, pemerintah Spanyol menilai lonjakan migran dipicu oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk aktivitas jaringan penyelundup, informasi yang menyesatkan di media sosial, serta kondisi ekonomi di Maroko.

Direktur Jenderal Komisi Bantuan Pengungsi Spanyol Mauricio Valiente menilai penyebab krisis tidak dapat disederhanakan.

“Penyebabnya kompleks dan pasti ada banyak alasan,” ujar dia.

Pertemuan para menteri dalam negeri Uni Eropa pada Selasa (4/8/2026) mendatang diharapkan menjadi momentum untuk menentukan respons bersama sekaligus menguji kembali solidaritas antarnegara anggota dalam menghadapi krisis migrasi.