Survei: Mayoritas Warga AS Nilai Perang Iran Tak Seimbang dengan Risikonya

Mayoritas warga Amerika Serikat (AS) menilai perang dengan Iran tidak sepadan untuk dilanjutkan. Penilaian itu muncul di tengah konflik yang berlangsung lebih lama dari perkiraan awal Presiden Donald Trump.

Hasil survei terbaru The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research menunjukkan sekitar dua pertiga warga dewasa AS menganggap perang yang dimulai sejak 28 Februari tidak layak diteruskan.

Penolakan tersebut datang dari mayoritas pemilih Partai Demokrat, pemilih independen, serta sekitar 37 persen pemilih Partai Republik.

Di sisi lain, perhatian masyarakat kini lebih banyak tertuju pada dampak ekonomi akibat konflik, terutama kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Survei menunjukkan 72 persen responden menganggap upaya menekan kenaikan harga BBM sebagai hal yang sangat penting. Angka itu meningkat dibandingkan 67 persen pada Maret.

Baca Juga: Balita Tewas Akibat Serangan AS di Iran, Teheran Luncurkan Balasan

Sebanyak 40 persen responden juga mengaku biaya BBM menjadi sumber stres utama dalam kehidupan mereka. Persentase tersebut naik dari 30 persen pada Februari.

Selain itu, sekitar 40 persen warga mengaku sangat khawatir terhadap kemampuan mereka membeli BBM dalam beberapa bulan ke depan.

Mikal Baker (47), seorang pemilih independen dari Sandy Springs, Georgia, mengatakan perang tersebut tidak memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat AS.

“Saya tidak melihat manfaatnya. Saya tidak melihat manfaat menyeluruh bagi warga negara AS dari perang ini,” ujar Baker.

Ia juga pesimistis konflik akan segera berakhir.

“Saya tidak bisa mengatakan konflik ini akan pernah berakhir,” paparnya.

Sementara itu, Jennifer Norton (71), pemilih Partai Republik dari Crossville, Tennessee, mengaku mulai merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok meski masih mendukung kebijakan Trump.

“Saya mulai sedikit tidak sabar, tetapi ketika saya memikirkannya sejenak, saya ingat Trump adalah seorang pebisnis yang andal,” kata Norton.

“Dia tidak bisa memberi tahu kita secara pasti apa yang sedang dia lakukan, tetapi saya percaya dia sedang melakukan sesuatu. Maksud saya, dia bekerja dengan baik,” lanjutnya.

Kepuasan terhadap Trump Menurun

Survei yang sama juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penanganan konflik Iran oleh Trump mengalami penurunan.

Hanya 28 persen responden yang menyatakan puas terhadap cara Trump menangani isu Iran. Angka itu turun dari 34 persen pada bulan sebelumnya.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Trump berada di angka 33 persen, hampir setara dengan tingkat dukungan yang pernah diterima mantan Presiden Joe Biden ketika inflasi berada di puncaknya.

Penurunan dukungan juga mulai terlihat di kalangan pemilih Partai Republik. Persentase warga Republik yang mendukung kebijakan Trump terkait Iran turun menjadi 61 persen dari sebelumnya 71 persen pada Juni.

Survei juga menunjukkan adanya perbedaan prioritas antara pemerintah dan masyarakat.

Baca Juga: Trump Jelaskan Pernyataan Lengkap terkait Kesepakatan Gaza

Trump berulang kali menyatakan tujuan utama perang adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Sekitar 66 persen responden menilai tujuan tersebut penting.

Namun, lebih banyak warga yang mengutamakan tercapainya gencatan senjata permanen serta stabilitas harga BBM. Sebanyak 70 persen responden menyebut negosiasi gencatan senjata dengan Iran sebagai prioritas utama.

Sementara itu, hanya 40 persen responden yang menilai upaya mencegah ancaman Iran terhadap Israel sebagai hal yang sangat penting.

Terkait kelanjutan operasi militer, pendapat masyarakat terbelah. Sebanyak 20 persen ingin operasi militer diteruskan, 30 persen memilih penghentian sementara untuk membuka peluang negosiasi, dan 20 persen menginginkan operasi dihentikan sepenuhnya. Adapun 25 persen responden menyatakan belum memiliki informasi yang cukup untuk menentukan sikap.

Survei AP-NORC dilakukan pada 23–27 Juli, ketika AS dan Iran memasuki masa jeda setelah eskalasi militer selama dua pekan.

Sejak konflik pecah pada 28 Februari, sebanyak 18 prajurit AS dilaporkan tewas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi tantangan politik bagi Partai Republik menjelang pemilu sela pada November mendatang.