Krisis Energi Memanas, Filipina Ubah Sistem Kerja Jadi 4 Hari

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan penerapan sistem kerja empat hari dalam seminggu di sejumlah kantor cabang eksekutif pemerintah mulai 9 Maret 2026. 

Kebijakan sementara ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga bahan bakar yang dipicu meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Marcos mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghemat energi serta menekan konsumsi bahan bakar di tengah kenaikan harga minyak global.

“Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor yang menyediakan layanan garda terdepan kepada masyarakat,” jelas Marcos, dilansir dari Inquirer, Minggu (8/3/2026).

Baca Juga: BGN Ungkap Program MBG Bukan untuk Ladang Bisnis!

Pemerintah Diminta Hemat Listrik dan Bahan Bakar

Selain menerapkan pengurangan hari kerja, Marcos juga memerintahkan seluruh instansi pemerintah untuk melakukan penghematan energi secara signifikan.

“Selain itu, saya mengarahkan semua instansi pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik serta pengeluaran bahan bakar minyak sebesar 10 hingga 20 persen,” kata Marcos.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dan aktivitas yang dianggap tidak mendesak, termasuk rapat yang sebenarnya bisa dilakukan di dalam kantor.

Kebijakan kerja empat hari ini dituangkan dalam Surat Edaran Memorandum No. 114. Aturan tersebut juga merujuk pada Surat Edaran Memorandum Komisi Pelayanan Sipil No. 6 Tahun 2022 yang telah diperbarui melalui Surat Edaran Memorandum CSC No. 1 Tahun 2025.

Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa kebijakan tersebut akan berlaku hingga ada keputusan baru dari presiden.

“Untuk tujuan ini, semua instansi diinstruksikan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing guna memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, serta standar kinerja dan mekanisme pemantauan, sesuai dengan hukum, peraturan, dan ketentuan CSC yang berlaku,” bunyi surat edaran tersebut.

Beberapa lembaga pemerintah bahkan telah menyiapkan langkah tambahan. Mulai 13 Maret, Departemen Perdagangan dan Industri Filipina akan mengalihkan operasional kantornya di Kota Makati ke sistem kerja jarak jauh.

Langkah ini diambil sebagai antisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap harga bahan bakar global.

Baca Juga: Alasan China dan Rusia Tak Bantu Iran Lawan AS-Israel

Dunia Usaha Minta Penerapan Dilakukan Hati-hati

Sementara itu, untuk sektor swasta, pengaturan kerja alternatif sebenarnya sudah dimungkinkan melalui Undang-Undang Telecommuting yang disahkan pada 2018.

Meski demikian, kalangan dunia usaha meminta pemerintah berhati-hati jika kebijakan kerja empat hari hendak diterapkan lebih luas.

Presiden Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) Ferdinand Ferrer mengatakan penerapan sistem kerja fleksibel perlu mempertimbangkan karakteristik setiap sektor industri.

“Kami tidak menentang penerapan pengaturan kerja fleksibel, tetapi harus ada konsultasi yang tepat dengan berbagai pemangku kepentingan dan didukung dengan data untuk memastikan bahwa industri dengan persyaratan operasional khusus tidak akan terpengaruh secara negatif,” terang Ferrer.

Sebelumnya, Senator Sherwin Gatchalian juga mengusulkan pengurangan hari kerja dari lima hari menjadi empat hari atau memperluas skema kerja dari rumah untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga minyak.

Namun PCCI menilai penerapan minggu kerja empat hari secara menyeluruh di sektor swasta berpotensi menimbulkan dampak terhadap sejumlah industri.

“Untuk sektor manufaktur, kami telah beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, dan pengurangan lebih lanjut jumlah hari kerja dapat mempengaruhi komitmen kami,” ungkap Ferrer.

PCCI menegaskan kebijakan pengurangan hari kerja perlu berbasis data serta mempertimbangkan kondisi masing-masing sektor industri.

Organisasi tersebut juga meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan pembuat kebijakan, dunia usaha, dan kelompok buruh sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara lebih luas.

Langkah pengurangan hari kerja ini bukan pertama kali dilakukan pemerintah Filipina. Saat krisis minyak global akibat Perang Teluk pada 1990, Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Filipina juga pernah menerapkan sistem kerja empat hari untuk meredam dampak lonjakan harga energi.

Baca Juga: Kapal Tenggelam di Selat Hormuz, 3 WNI ABK Dilaporkan Hilang