Desember 22, 2025

Malaysia Mau Bangun Jembatan Menuju RI, Mulai Kajian 2026

Pemerintah Melaka, Malaysia, berencana membangun jembatan yang menghubungkan Melaka dengan Dumai, Indonesia. Untuk tahap awal, alokasi anggaran sebesar RM 500 ribu atau sekitar Rp 2,04 miliar disiapkan khusus untuk kajian kelayakan proyek.

Anggaran ini akan diberikan kepada perusahaan konsultan untuk melakukan studi dari aspek teknis, ekonomi, dan logistik.

Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, mengusulkan jembatan sepanjang 47 km yang menghubungkan Pengkalan Balak di Masjid Tanah, Melaka, dengan Indonesia.

Saat ini, lahan seluas 5.000 hektare di Masjid Tanah sedang dipersiapkan sebagai kawasan industri baru, yang menurut Rauf dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Melaka.

Sementara itu, laman resmi Pemkab Bengkalis menyebutkan bahwa jembatan ini akan menghubungkan Melaka dengan Dumai. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kota Dumai, bersama Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM), telah menggelar pertemuan focus group discussion (FGD) pada Rabu (22/10) di Dumai.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai aspek penting studi kelayakan, termasuk kajian finansial, ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan sosial.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Toharudin, menegaskan, pembangunan jembatan ini akan mempercepat perekonomian masyarakat pesisir Riau, khususnya di Bengkalis dan Dumai.

“Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung penuh studi kelayakan ini sebagai upaya memperkuat konektivitas regional dan membuka jalur strategis baru bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di pesisir Riau, khususnya Bengkalis dan Dumai,” ujar Toharudin, dikutip dari Free Malaysia Today pada Senin (22/12/2025).

Kritik dan Tantangan di Malaysia

Meski mendapat dukungan di Indonesia, proyek ini menuai kritik di Malaysia. Ketua oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, mempertanyakan tujuan dan kelayakan pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, saat ini belanja pemerintah Melaka sangat bergantung pada bantuan Putrajaya.

“Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja memerlukan bantuan federal, bagaimana mungkin kita mendanai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” ujar Yadzil.

Yadzil menilai wilayah Indonesia yang akan dihubungkan jembatan bukan pusat ekonomi utama, sehingga potensi keuntungan bagi Melaka diperkirakan minim. Ia juga memperingatkan risiko konsesi gagal, yang berpotensi memaksa pemerintah menanggung biaya publik dan membebani rakyat.