Malaysia Pernah Minta RI Tak Hentikan Ekspor Kelapa, Ini Alasannya
Malaysia sempat mendatangi Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyampaikan kekhawatiran terkait pasokan kelapa dari Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan karena tingginya ketergantungan Negeri Jiran terhadap komoditas kelapa asal Indonesia yang menjadi bahan baku penting bagi industri mereka.
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Agus Rosyid Wasingun mengatakan, permintaan dunia terhadap kelapa Indonesia terus meningkat.
Baca Juga: Tambahan Rp20 Triliun Disiapkan Purbaya untuk BPJS Kesehatan
Bahkan, Malaysia disebut memenuhi sebagian besar kebutuhan kelapanya melalui impor dari Indonesia.
“Peluangnya, sebenarnya permintaan dunia cukup besar dan memang beberapa negara sudah mulai, bahkan seperti Malaysia itu hampir 89% kebutuhan kelapanya dari Indonesia, sehingga ketika kemarin sempat dua tahun lalu kekurangan bahan, itu sempat datang ke kementerian untuk memohon supaya tidak ada penghentian ekspor kelapa, tetapi (dibuatkan) pengaturan dan sebagainya,” papar Rosyid dalam Webinar Hilirisasi Kelapa Sinar Tani, Rabu (22/7/2026).
Ia menegaskan, kekhawatiran Malaysia saat itu cukup tinggi mengingat ketergantungan mereka terhadap pasokan kelapa Indonesia.
“Itu saking kekhawatirannya sangat tinggi, bahwa kebutuhan kelapa Malaysia itu 89% dipenuhi dari Indonesia. Kemudian peluang ekspornya juga cukup besar,” lanjut dia.
Pemerintah Dorong Hilirisasi Kelapa
Menurut Rosyid, tingginya kebutuhan sejumlah negara terhadap kelapa Indonesia membuka peluang besar bagi industri nasional.
Ia menyebut pasar ekspor masih terus berkembang, seiring bertambahnya negara yang mulai mengimpor produk olahan kelapa dari Indonesia.
Rosyid mengungkapkan, salah satu perusahaan pengolahan kelapa nasional bahkan telah mengekspor produknya ke hampir 80 negara.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar produk hilir kelapa Indonesia di tingkat global.
“Jadi beberapa negara yang awalnya belum impor dari kita, itu sudah mulai impor. Waktu saya berkunjung ke perusahaannya Pak Rudy (Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia/HIPKI), itu beliau menyebutkan ada sudah hampir 80 negara yang meminta atau impor produk olahan kelapa ini ke perusahaannya, dan teman-teman yang lain,” tutur dia.
Melihat besarnya permintaan tersebut, pemerintah kini berupaya mempercepat program hilirisasi kelapa agar ekspor Indonesia tidak lagi didominasi bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai tambah tinggi.
Baca Juga: Ini Kata Purbaya soal Defisit APBN 2026 Tembus Rp 196 T
Rosyid pun menjelaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto adalah meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri dengan mendorong investasi pada sektor pengolahan kelapa.
Dengan demikian, manfaat ekonomi dari komoditas tersebut dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri.
“Jika hilirisasi ini betul-betul kita laksanakan dengan baik dan mencapai output yang diharapkan, ini hampir 10 kali lipat nilai tambahnya, dari buah menjadi berbagai macam produk yang bisa diolah dan diekspor. Dan arahan Bapak Presiden jelas, nilai tambahnya harus di dalam negeri, kalau perlu mengundang investor para pengolah itu untuk masuk ke dalam negeri, supaya ekspor itu berupa olahan tidak buah bulat gitu ya,” imbuh dia.
