Netanyahu Tuduh Pemilu Israel Curang, KPU Tegaskan Hasil Tetap Sah

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersama Partai Likud menuding adanya kecurangan dalam pemilu setelah blok pendukungnya gagal memperoleh mayoritas kursi parlemen. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Israel menegaskan hasil pemungutan suara pada Selasa (27/10/2026) tetap berlaku, sekalipun dugaan campur tangan asing dalam proses pemilihan terbukti.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Israel, Noam Sohlberg, menyampaikan sikap tersebut melalui sebuah video pada Minggu (1/11/2026). Dalam rekaman itu, ia tampil bersama kepala badan keamanan dalam negeri Israel, Shin Bet, dan Jaksa Agung Israel.

Dilansir dari Al Jazeera, Senin (2/11/2026), pernyataan tersebut muncul setelah Likud mempertanyakan hasil pemilu. Partai itu menuduh sejumlah partai yang dipimpin politisi Arab menerima dukungan dana dari Qatar untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.

Namun, Likud belum menyertakan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Pemerintah Qatar juga telah membantah keterlibatannya.

KPU Israel Tegaskan Hasil Pemilu Tetap Berlaku

Noam Sohlberg menegaskan bahwa dugaan campur tangan asing tidak secara otomatis membatalkan hasil pemilu secara keseluruhan.

Baca Juga : Vietnam Diperkirakan Salip Indonesia dalam PDB per Kapita pada 2026

Menurutnya, proses pemungutan suara tetap sah meskipun dugaan pelanggaran yang sedang diperiksa nantinya terbukti.

“Posisi kami adalah bahwa sekalipun kecurigaan tersebut terbukti, hal itu tidak akan merusak integritas proses pemilihan maupun hasil pemilu secara keseluruhan,” kata Sohlberg.

Pernyataan itu disampaikan ketika otoritas Israel masih menyelidiki dugaan pengaruh asing dalam pemilu yang berakhir dengan kebuntuan politik.

Likud sebelumnya menuding partai-partai Arab menerima pendanaan dari Qatar untuk memengaruhi hasil pemilihan. Tuduhan tersebut muncul setelah partai-partai Arab mencatat peningkatan perolehan kursi yang cukup besar.

Qatar membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai bagian dari kampanye disinformasi. Sementara itu, pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu masih berlangsung tanpa mengubah sikap KPU mengenai keabsahan hasil penghitungan suara.

Netanyahu Kehilangan Mayoritas di Parlemen

Hasil pemilu menunjukkan tidak ada blok politik yang berhasil memperoleh mayoritas kursi di parlemen Israel atau Knesset.

Blok pendukung Netanyahu memperoleh 53 kursi, sedangkan blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot mengamankan 48 kursi. Adapun partai-partai yang dipimpin politisi Arab meraih total 19 kursi, menjadi perolehan tertinggi mereka sejauh ini.

Knesset memiliki 120 kursi. Untuk membentuk pemerintahan mayoritas, sebuah koalisi membutuhkan sedikitnya 61 kursi.

Dengan hasil tersebut, baik kubu Netanyahu maupun oposisi belum memiliki jumlah kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan tanpa dukungan tambahan.

Perolehan 19 kursi partai-partai Arab menempatkan mereka dalam posisi penting untuk menentukan konfigurasi koalisi berikutnya.

Jika seluruh kursi partai Arab bergabung dengan blok oposisi pimpinan Eisenkot, koalisi tersebut berpotensi menguasai 67 kursi. Jumlah itu cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas tanpa melibatkan Netanyahu.

Meski demikian, kemungkinan kerja sama tersebut masih menghadapi hambatan politik. Eisenkot sebelumnya telah menolak pembentukan koalisi bersama partai-partai Arab.

Kerja sama antara partai-partai yang dipimpin politisi Arab dan kelompok politik lainnya juga masih menjadi isu sensitif bagi sebagian masyarakat dan politisi Israel.

Oposisi Tuduh Netanyahu Berusaha Delegitimasi Hasil Pemilu

Pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, turut menanggapi tuduhan kecurangan yang dilontarkan Netanyahu dan Partai Likud.

Pada Minggu (1/11/2026), Eisenkot menuding Netanyahu menjalankan upaya terencana untuk mempertanyakan keabsahan hasil pemilu.

Menurutnya, tuduhan yang terus disampaikan kubu Netanyahu merupakan “kampanye yang dirancang dan terorganisasi untuk mendelegitimasi hasil pemilu”.

Pernyataan tersebut muncul ketika partai-partai politik mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan pembentukan koalisi pemerintahan.

Meski sebelumnya menolak bekerja sama dengan partai-partai Arab, Eisenkot kini menghadapi situasi ketika dukungan kelompok tersebut dapat membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan baru.

Di sisi lain, Netanyahu dan sekutunya masih mempertanyakan hasil pemilu dengan mengangkat dugaan campur tangan asing. Perbedaan sikap kedua kubu membuat proses pembentukan pemerintahan Israel masih diwarnai ketidakpastian.

Polisi Israel Tangkap Aktivis Terkait Dugaan Suap Pemilih

Di tengah polemik hasil pemilu, kepolisian Israel juga menyelidiki dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah aktivis politik.

Pada Minggu (1/11/2026), polisi membebaskan dua dari tiga aktivis yang sebelumnya ditangkap menjelang pembukaan tempat pemungutan suara pada Selasa.

Menurut keterangan kepolisian, para aktivis tersebut kedapatan membawa sejumlah amplop berisi uang tunai. Mereka diduga berencana menggunakan uang tersebut untuk menyuap pemilih.

Salah satu aktivis dibebaskan dengan sejumlah persyaratan yang tidak dijelaskan secara terperinci. Sementara itu, seorang aktivis lainnya diperintahkan menjalani tahanan rumah.

Polisi menyebut para tersangka memiliki hubungan dengan partai Ra’am, salah satu partai yang dipimpin politisi Arab dan berhasil memperoleh delapan kursi parlemen.

Pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, mengecam penangkapan tersebut. Ia menilai tindakan kepolisian tidak demokratis dan menyebutnya sebagai upaya untuk memengaruhi hasil pemilu. 

Baca Juga : Teheran Sambut Upaya Negosiasi, Sebut AS Berubah 

Kasus tersebut menambah persoalan yang muncul setelah pemilu Israel. Namun, hingga kini belum ada keputusan yang membuktikan bahwa dugaan pelanggaran tersebut memengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan.

Presiden Israel Akan Tunjuk Calon Pembentuk Pemerintahan

Hasil pemilu Israel dijadwalkan memperoleh pengesahan resmi pada pekan ini. Setelah proses tersebut selesai, Presiden Israel Isaac Herzog akan menunjuk seorang kandidat untuk membentuk pemerintahan baru.

Penunjukan tersebut menjadi tahap penting karena tidak ada blok politik yang berhasil mengamankan mayoritas kursi parlemen secara mandiri.

Kubu Netanyahu masih membutuhkan tambahan dukungan untuk mempertahankan pemerintahan. Sementara itu, kelompok oposisi harus menjajaki kesepakatan dengan partai-partai lain agar dapat membentuk koalisi mayoritas.

Perolehan 19 kursi partai-partai Arab membuka peluang perubahan konfigurasi koalisi. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan politik yang memastikan terbentuknya pemerintahan baru.

Dengan demikian, hasil pemilu telah memperlihatkan peta kekuatan di Knesset, tetapi belum menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan Israel berikutnya.