Prabowo: BUMN Kerap Jadi Sumber Korupsi, Koruptor Harus Sadar

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan akan melakukan penertiban terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilainya selama ini menjadi salah satu sumber praktik korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

“BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN itu sumber korupsi,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Sebut Koperasi Merah Putih Putar Dana Rp223 Triliun

Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci BUMN mana saja yang akan menjadi sasaran penertiban pemerintah.

Dalam kesempatan itu, ia kembali mengingatkan para pelaku korupsi agar menghentikan praktik yang merugikan negara dan mengembalikan kekayaan rakyat yang diperoleh melalui tindak korupsi.

“Saya peringatkan lagi, sekali lagi untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor sadar diri, hentikan praktik-praktik kau, hentikan, rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik,” tutur Prabowo.

Menurut dia, dana negara yang hilang akibat korupsi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dia pun menyinggung masih banyak kelompok profesi yang membutuhkan peningkatan penghasilan, mulai dari guru, dokter, perawat, hingga aparatur sipil negara.

Baca Juga: Prabowo Sebut Kini Banyak Petani Indonesia Liburan ke Luar Negeri

Ia lalu menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan keadilan sekaligus pemerataan kesejahteraan.

“Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan, butuh kesejahteraan, butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter, perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik supaya mereka tidak memeras dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji baik supaya mereka tidak korupsi. Percayalah, mari kita bersatu semua unsur,” imbuh Prabowo.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.