Purbaya Bahas Efisiensi MBG dengan Sudaryono Pekan Depan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada pekan depan.
Pertemuan tersebut akan membahas efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk rencana penghentian bantuan bagi siswa dari keluarga mampu.
Purbaya mengatakan pertemuan semula direncanakan berlangsung pada pekan ini. Namun, agenda tersebut ditunda karena adanya pergantian pimpinan di BGN.
Baca Juga: Masalah Tata Kelola MBG Diungkap Kepala BGN Baru
“Ketuanya ganti. Kita biarin konsolidasi dulu. Begitu date-nya ketemu lagi. Ini kan masih konsolidasi,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/7/2026).
Terkait rencana BGN menghentikan pemberian MBG bagi siswa dari keluarga desil 8 hingga 10, Purbaya mengaku belum menerima rincian perhitungan penghematan anggarannya.
Meski begitu, ia meyakini kebijakan tersebut akan menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
“Saya nggak tahu detailnya seperti apa, saya mesti tanya ke Kepala MBG gimana prosedurnya,” kata dia.
“Pasti ada kurang, penghematan lah, bukan potong. Tapi tergantung mereka gimana teknisnya nanti,” tegas Purbaya.
Anggaran MBG Sementara Turun Jadi Rp229 Triliun
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mengungkapkan pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada 2026 sementara ditetapkan sebesar Rp229 triliun.
Nilai tersebut lebih rendah dibanding alokasi sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan besaran anggaran tersebut masih bersifat sementara.
Baca Juga: BI Jajaki QRIS di Arab Saudi, India, dan Hong Kong
Nilainya masih dapat berubah apabila pemerintah menemukan ruang efisiensi tambahan dalam pelaksanaan program.
“Tapi nanti ditulisnya sementara ya. Kalau bisa kita lebih efisien lagi,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Agustina menegaskan efisiensi anggaran bukan menjadi tujuan utama BGN. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki tata kelola program agar penyaluran bantuan lebih efektif dan tepat sasaran.
