Purbaya Cari Cara Bayar Utang KCIC Tanpa Bebani APBN

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah akan mengupayakan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelesaikan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dapat ditekan seminimal mungkin.

Meski demikian, Purbaya belum mengungkap secara rinci skema pembayaran utang yang tengah disiapkan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Purbaya mengatakan penyelesaian kewajiban keuangan KCIC akan tetap berada di bawah pengelolaan pemerintah. Namun, ia menegaskan penggunaan dana APBN akan diupayakan sekecil mungkin.

Baca Juga : Prabowo Targetkan Rel Kereta 14.000 Km, Tiru Jepang!

“Walaupun APBN di pemerintah, tapi kan kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang dipakai untuk bayar Whoosh, tapi dikelola oleh kami,” kata Purbaya, Kamis (23/7/2026).

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa mekanisme penyelesaian utang KCIC sebenarnya telah ditetapkan. Pelaksanaannya tinggal menunggu proses penyerahan pengelolaan KCIC kepada Kementerian Keuangan.

“Skemanya kita tunggu kapan dikasih ke saya, baru kita beresin. Tapi udah clear gimana cara beresinnya,” kata Purbaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026).

Purbaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar penyelesaian utang KCIC segera dituntaskan. Namun, ia memastikan pemerintah telah menyiapkan mekanisme khusus sehingga pembiayaannya tidak harus sepenuhnya berasal dari APBN.

“KCIC-nya. Kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya. Karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi gak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC,” tuturnya.

Baca Juga : QRIS Mulai Jajaki Pasar India, Arab Saudi hingga Hongkong

Purbaya memastikan keputusan mengenai pengambilalihan KCIC telah ditetapkan. Saat ini, proses administrasi masih berlangsung di Danantara sebelum pengelolaan resmi dialihkan kepada Kementerian Keuangan.

Setelah seluruh tahapan administrasi selesai, pemerintah akan melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini lagi proses administrasinya. Itu udah diputusin, sebenernya udah putus tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantara-nya kita clear udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden,” terangnya.