Purbaya Beri Pilihan ke Pengusaha Rokok Ilegal: Ikut Aturan atau Ditindak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah bertemu dengan sejumlah pengusaha rokok ilegal untuk mendengarkan langsung keluhan serta masukan mereka terkait kebijakan cukai hasil tembakau (CHT).

Pertemuan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mencari solusi untuk menekan peredaran rokok ilegal, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku usaha agar dapat mengikuti aturan yang berlaku.

Baca Juga: Badan Intelijen Ukraina Sebut 8 WNI Jadi Tentara Rusia, Ini Identitasnya

“Sudah ketemu beberapa orangnya, tapi saya lupa tanggalnya. Saya tanya concern mereka apa, ininya apa, maunya gimana saya tanya,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Purbaya juga menyampaikan rencana pemerintah untuk menambah lapisan baru tarif cukai rokok. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi jalan bagi pengusaha rokok ilegal untuk beralih masuk ke sistem resmi.

Purbaya mengatakan pemerintah masih memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha tersebut untuk mengikuti skema baru yang akan disiapkan. Namun, apabila kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap peredaran rokok ilegal.

“Terus saya kasih, kira-kira gini deh, saya coba deh buka layer baru rokok, cukai rokok. Anda masuk ke situ. Anda ikuti kesempatan yang diberikan pemerintah, setelah itu ya sudah, kalau nggak masuk juga kita berantas habis. Jadi ada fair game,” terang Purbaya.

Baca Juga: Defisit Dagang RI-China Melebar, Capai 17,67 Miliar Dolar AS hingga Juli 2026

Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang agar terdapat ruang bagi pelaku usaha untuk masuk ke jalur legal, tetapi tetap memberikan kepastian penegakan hukum bagi pihak yang tidak mengikuti aturan.

Terkait waktu penerapan lapisan baru tarif cukai tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah masih perlu melakukan pembahasan bersama DPR RI. Diskusi mengenai kebijakan itu rencananya dilakukan setelah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 selesai.

“Iya nanti saya akan menghadap DPR juga setelah APBN ini selesai,” katanya.