Purbaya Ingatkan Risiko Ekonomi Global Masih Tinggi, RI Diminta Siap
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ketidakpastian ekonomi global masih berada pada tingkat tinggi dan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Menurut Purbaya, sejumlah risiko eksternal diperkirakan masih berlanjut hingga tahun depan dan dapat memengaruhi aktivitas ekonomi domestik.
Baca Juga: Prabowo Sebut RI Tolak Tawaran Pinjaman IMF
“Berbagai risiko eksternal mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan global, hingga proteksionisme yang semakin menguat, terus membayangi prospek perekonomian dunia,” ujar Purbaya dalam rapat kerja pengantar asumsi dasar RUU APBN 2027 bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Purbaya menjelaskan, beberapa faktor yang menjadi sumber risiko global antara lain gangguan rantai pasok, kenaikan harga energi, inflasi yang masih tinggi, pelemahan investasi, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi.
“Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya rantai pasok, volatilitas harga komoditas, tekanan pada inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, yang pada gilirannya berdampak pada perlambatan ekonomi global, termasuk Indonesia juga,” kata Purbaya.
Ia mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah dan bank sentral di berbagai negara menghadapi tantangan dalam menentukan kebijakan ekonomi.
Di satu sisi, otoritas harus menjaga inflasi agar tetap terkendali. Namun, di sisi lain, kebijakan yang terlalu ketat berisiko menghambat aktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan.
Baca Juga: Rusia-Israel Dituduh Spanyol Sebar Hoaks, Picu Krisis Migran Ceuta
“Situasi ini menciptakan tantangan yang tidak mudah bagi otoritas moneter dan fiskal di berbagai negara, satu sisi inflasi dijaga di tingkat terkendali, tapi di sisi lain pengetatan kebijakan yang terlalu agresif berisiko tahan aktivitas perekonomian dan perlambat pertumbuhan,” tuturnya.
Purbaya menilai kondisi global tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan fiskal Indonesia agar pemerintah tetap memiliki ruang untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan.
Menurutnya, APBN 2027 harus mampu menjadi instrumen untuk menghadapi berbagai tekanan eksternal yang berpotensi muncul di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
