Purbaya Ungkap Capaian Kemenkeu: Sita 190 Kg Emas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah capaian Kementerian Keuangan hingga pertengahan 2026.
Capaian tersebut mencakup perbaikan tata kelola hingga peningkatan kualitas layanan. Langkah tersebut dilakukan sebagai persiapan menghadapi tahun anggaran baru 2027.
Purbaya mengatakan, Kemenkeu terus melakukan perbaikan melalui sejumlah program.
Beberapa di antaranya adalah konsistensi pelayanan debottlenecking, pencegahan penyelundupan emas, serta penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pengawasan underinvoicing.
Baca Juga: Arus Minyak Mulai Pulih, AS Kawal Kapal di Selat Hormuz
Kemenkeu juga terus memperluas penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi).
“Berbagai capaian sampai semester I-2026 menunjukkan perbaikan tata kelola dan kualitas layanan Kemenkeu,” kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Dalam pelayanan debottlenecking, penyelesaian laporan yang disampaikan pengusaha mencapai 72,43 persen.
Angka tersebut berasal dari 156 aduan hingga Juni 2026.
Sementara itu, pencegahan penyelundupan emas mencapai 190,26 kilogram. Nilai emas yang berhasil dicegah tersebut mencapai Rp 486 miliar.
Kemenkeu juga menggunakan AI untuk mengawasi praktik underinvoicing.
Nilai transaksi yang diawasi melalui sistem tersebut mencapai Rp 3,6 triliun. Angka itu meningkat 42,49 persen dibandingkan periode 2025.
Untuk pembiayaan ultra mikro, penyalurannya mencapai Rp 67,58 triliun hingga Agustus 2026.
Purbaya mengatakan Kemenkeu juga mempertahankan sejumlah capaian dalam pengelolaan keuangan negara.
Kementerian tersebut kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini WTP telah diperoleh sebanyak 10 kali untuk LKPP dan LK BUN. Sementara untuk LK BA015, capaian WTP telah diraih sebanyak 15 kali.
Baca Juga: Untuk Penanganan Bencana, Purbaya Siapkan Tambahan Anggaran
Peringkat kredit jangka panjang Indonesia juga dipertahankan di level BBB.
Purbaya mengatakan hal tersebut dibarengi dengan perbaikan tata kelola pembiayaan.
Di sektor pembiayaan infrastruktur, pemerintah telah memperoleh komitmen pendanaan senilai Rp 303 triliun dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Sementara itu, panda bond Indonesia memperoleh peringkat tertinggi AAA dari lembaga pemeringkat.
“Perbaikan pengelolaan APBN juga terus dilakukan antara lain melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja dengan fokus pada program yang beri multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman,” papar Purbaya.
