Sanksi Iran AS Bocor, Dana Miliaran Dollar Mengalir via Bank
Sanksi ekonomi yang diterapkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Iran disebut memiliki celah dari dalam sistem keuangan AS.
Berdasarkan laporan pejabat dan peneliti Barat, dana milik Iran senilai miliaran dollar AS masih terdeteksi mengalir melalui rekening kliring di sejumlah bank besar AS setiap tahunnya.
Aliran dana tersebut memanfaatkan mekanisme perbankan koresponden melalui jaringan bank asing.
Padahal, regulasi sanksi federal AS melarang aktivitas keuangan yang terhubung dengan Teheran.
Temuan tersebut mendorong Departemen Keuangan AS meluncurkan strategi penegakan hukum baru bernama “Operasi Pengasingan Ekonomi”.
Strategi itu ditujukan untuk memutus akses jaringan perbankan bayangan Iran.
Pemerintah AS juga mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada lembaga keuangan global yang memfasilitasi transaksi tersebut.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, Departemen Keuangan telah memperjelas bahwa kepatuhan terhadap sanksi AS dan kewajiban hukum lainnya bukanlah pilihan. Kegagalan untuk mematuhi akan membawa konsekuensi. Lembaga keuangan telah diberi peringatan,” kata pejabat senior Departemen Keuangan AS, Gene Lange, dikutip dari The Wall Street Journal, Sabtu (5/9/2026).
“Kami bergerak lebih cepat dan lebih agresif dari sebelumnya untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan menghukum lembaga atau perantara mana pun yang terus memfasilitasi bisnis dengan rezim Iran,” sambungnya.
Baca Juga: Netanyahu Bual Pernah Bom Qatar ketika Perang Gaza
Kasus Banque Misr dan Dilema Pengawasan
Pola aliran dana Iran disebut dilakukan secara terselubung.
Salah satu caranya menggunakan perusahaan cangkang atau shell companies serta lembaga penukaran mata uang.
Jaringan tersebut berbasis di sejumlah pusat keuangan internasional, termasuk Hong Kong dan Dubai.
Entitas tersebut kemudian memanfaatkan bank asing sebagai perantara.
Salah satunya adalah cabang Banque Misr milik negara Mesir di Uni Emirat Arab (UEA).
Cabang tersebut memiliki rekening koresponden di sejumlah lembaga keuangan besar AS, seperti JPMorgan Chase dan Citigroup.
Melalui skema tersebut, dana hingga 1,8 miliar dollar AS disebut berhasil dialirkan tanpa mengungkap keterkaitannya dengan entitas Iran yang terkena sanksi.
Departemen Keuangan AS kemudian mengambil langkah dengan membekukan rekening koresponden milik cabang Banque Misr UEA.
Kasus tersebut menunjukkan bagaimana entitas luar negeri dapat dimanfaatkan untuk membiayai pengadaan komponen sensitif.
Komponen yang dimaksud antara lain 150.000 papan sirkuit dan sensor buatan China.
Barang-barang tersebut disebut ditujukan untuk kebutuhan industri militer dan manufaktur drone Iran.
“Jaringan perbankan bayangan sangat sulit dideteksi, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk melacak aliran keuangan Iran,” ujar mantan pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS Elaine Dezenski dari Foundation for Defense of Democracies.
“Bank-bank AS dan bank-bank koresponden fully bertanggung jawab, dan tekanan itu hanya semakin meningkat,” sambungnya.
Upaya memperketat pengawasan terhadap bank domestik dan asing menghadirkan dilema bagi otoritas keuangan AS.
Pengetatan regulasi secara berlebihan dapat menutup saluran intelijen untuk memantau aliran dana Teheran.
Baca Juga: Erupsi Anak Krakatau Berjenis Strombolian, Apa Dampaknya?
Namun, pelonggaran juga berisiko membuat jaringan keuangan Iran semakin leluasa.
Selain itu, penindakan yang terlalu ketat dapat mendorong pelaku transaksi beralih dari dollar AS ke mata uang lain.
Salah satu alternatif yang berpotensi digunakan adalah yuan China. Aset kripto juga dapat menjadi pilihan.
Penindakan terhadap bank asing juga berpotensi memberikan dampak terhadap posisi dollar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia.
China dan otoritas Hong Kong sebelumnya telah menyatakan keberatan terhadap penerapan sanksi sepihak AS.
Mereka menilai pemblokiran tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi global. Kebijakan itu juga dinilai bertentangan dengan norma hukum internasional.
“Semakin sering Anda menggunakan alat-alat sanksi tersebut, semakin banyak insentif yang Anda ciptakan untuk mencari alternatif selain dollar,” tutur mantan pejabat Departemen Keuangan AS Alex Zerden.
