Agustus 13, 2026

Purbaya Ungkap Strategi Pemerintah Tekan Utang RI Rp 10.293 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan terus berupaya menekan tingkat utang hingga akhir 2026. Hal itu dilakukan meski total utang pemerintah hingga Semester I-2026 telah mencapai Rp 10.293,69 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya mengatakan rasio utang tersebut masih berada jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60 persen dari PDB.

“Nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya kan bisa turun lagi sedikit dan kalau kita lihat kan masih di bawah 60% jauh,” tegas Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Menurut Purbaya, kondisi utang pemerintah masih tergolong aman jika dilihat dari rasio terhadap ukuran perekonomian nasional. Sebab, peningkatan utang juga diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang membuat ukuran PDB Indonesia semakin besar.

“Jadi kita lihat seperti itu. Kalau kita melihat sustainability hutang atau fiskal seperti itu Itu kita lihat relatif terhadap size ekonomi,” paparnya.

Untuk menekan utang pemerintah pusat, Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya dengan menjaga defisit anggaran agar tidak terlalu tinggi.

Selain itu, pemerintah akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Namun, langkah tersebut tidak dilakukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan dengan memperbaiki sistem dan tata kelola pemungutan pajak.

“Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita bukan naikin pajak ya. Tapi kita bersihkan cara kita beroperasi menggunakan pajak,” kata Purbaya.

Adapun total utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai Rp 10.293,69 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp 373,27 triliun dibandingkan posisi akhir Maret 2026 yang tercatat sebesar Rp 9.920,42 triliun.

Utang pemerintah hingga akhir kuartal II-2026 tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp 1.326,90 triliun.

Utang yang berasal dari penerbitan SBN meningkat sekitar Rp 313,9 triliun dalam tiga bulan. Pada akhir kuartal I-2026, nilai utang melalui SBN tercatat sebesar Rp 8.652,89 triliun.

Sementara itu, posisi pinjaman pemerintah juga meningkat Rp 59,38 triliun dari sebelumnya Rp 1.267,52 triliun.

Dengan strategi menjaga defisit dan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, pemerintah berharap rasio utang terhadap PDB dapat kembali menurun hingga akhir tahun.