Maret 18, 2026

Putra Mahkota Iran Bentuk Komite, Sinyal Gabung AS-Israel?

Putra Shah terakhir Iran yang kini hidup di pengasingan, Reza Pahlavi, mengumumkan pembentukan sebuah komite baru yang bertujuan merancang fondasi bagi masa depan negaranya. Komite tersebut diberi nama “komite keadilan masa depan di Iran” dan akan dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian.

Reza Pahlavi, yang bermukim di Amerika Serikat sejak revolusi 1979 yang menggulingkan ayahnya, diketahui memiliki pengaruh di kalangan diaspora Iran meski tidak memegang jabatan resmi.

Dikutip dari AFP, Selasa (17/3/2026), ia mengatakan bahwa komite itu akan menyusun peraturan untuk komisi dan pengadilan pencari kebenaran. Mantan putra mahkota tersebut mengatakan tim akan mencari keadilan bagi korban ketidakadilan, penyiksaan, dan penindasan oleh Republik Islam.

Melalui akun media sosial X, Reza menunjuk Shirin Ebadi sebagai pemimpin komite tersebut. Ebadi merupakan penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2003 yang dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia.

Ia menyebut komite ini beranggotakan “para ahli Iran berpengalaman yang mencakup empat generasi berbeda”. Sejumlah nama yang turut bergabung antara lain profesor hukum Afshin Reza Pahlavi yang selama ini menjadi salah satu tokoh oposisi yang aktif dari luar negeri. Popularitasnya meningkat setelah ia mendorong aksi protes terhadap sistem pemerintahan ulama di Iran, termasuk gelombang demonstrasi pada awal tahun.

Sejumlah demonstran bahkan menyerukan kembalinya sistem monarki yang telah runtuh sejak revolusi 1979.

Sikapnya semakin vokal setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan Ali Khamenei pada 28 Februari 2026.

Sebagai sosok yang akan memimpin komite, Shirin Ebadi dikenal luas dalam perjuangan hak asasi manusia. Ia merupakan mantan hakim yang kemudian mendirikan organisasi nirlaba Defenders of Human Rights Center, dan kini hidup di pengasingan di London.

Pembentukan komite ini dinilai sebagai langkah awal dalam menyusun mekanisme keadilan transisional, termasuk upaya mengungkap pelanggaran HAM di masa lalu dan memastikan akuntabilitas di masa depan Iran.