Juli 22, 2026

BGN Pangkas Anggaran MBG Jadi Rp229 Triliun, Fokus Perbaiki Tata Kelola

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2026 akan dikurangi seiring pembenahan tata kelola. Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Untuk tahun 2026, saat ini sudah ada efisiensi anggaran dari Rp 268 triliun menjadi sekitar Rp 229 triliun. Namun angka tersebut masih sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan,” kata Waka BGN Agustina Arumsari dalam jumpa pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Anggaran Masih Berpotensi Berubah

Agustina menjelaskan BGN saat ini masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah komponen yang mempengaruhi penggunaan APBN. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar apabila diperlukan penyesuaian anggaran lebih lanjut.

“Kalau nantinya ditemukan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut berdasarkan kajian ilmiah dan data yang kuat, maka angka anggarannya akan menyesuaikan secara otomatis,” katanya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu selama satu bulan kepada BGN untuk menyempurnakan tata kelola program sebelum menetapkan kebutuhan anggaran final.

“Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Jadi nanti dengan hasil penyisiran lagi dari 62,7 (juta penerima manfaat), itu saya yakin sebenarnya nanti akan otomatis mengikuti,” ucapnya.

Pembenahan Data Jadi Prioritas

Menurut Agustina, pengurangan anggaran bukan semata-mata bertujuan melakukan penghematan, melainkan merupakan dampak dari pembaruan data agar penyaluran manfaat lebih tepat sasaran.

Dalam proses evaluasi, BGN menemukan adanya sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan penggunaan anggaran menjadi tidak efisien.

“Kalau ketemu nanti yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga berarti ada yang kemungkinan kemarin terbuang uang, karena sebenarnya harusnya nggak segitu. Karena dapodik sebenarnya memang nggak segitu jumlahnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agustina mengatakan arahan Presiden kini tidak lagi berfokus pada pencapaian target jumlah penerima manfaat, melainkan memastikan kualitas pelaksanaan program semakin baik.

“Beliau tidak lagi menargetkan angka tertentu, tapi perbaiki kualitas. Benar-benar memang yang tepat sasaran,” imbuhnya.