Maret 9, 2026

Ratusan Dapur MBG di Sumatra Disetop Sementara, Ini Alasannya

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 492 titik wilayah Sumatera dihentikan sementara operasionalnya mulai 9 Maret 2026, sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kebijakan ini diambil setelah ratusan dapur tersebut dikabarkan belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menjelaskan bahwa langkah penghentian sementara dilakukan untuk memastikan seluruh dapur yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

Menurut Harjito, setiap dapur SPPG yang telah beroperasi wajib memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi, termasuk melakukan pendaftaran dan verifikasi SLHS melalui dinas kesehatan di daerah masing-masing.

“Suspend ini merupakan langkah korektif agar seluruh dapur yang beroperasi benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan,” ujar Harjito dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3/2026).

Ia menambahkan bahwa aturan tersebut berlaku bagi dapur MBG yang telah beroperasi lebih dari 30 hari tetapi belum melakukan proses pendaftaran SLHS.

“Kami memberikan kesempatan bagi seluruh SPPG untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi. Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,” katanya.

Berdasarkan data per 7 Maret 2026 pukul 11.00, terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS. Data tersebut merupakan hasil pemantauan Koordinator Regional Sumatera yang melakukan pengawasan langsung terhadap operasional dapur MBG di berbagai provinsi.

Provinsi dengan jumlah dapur yang belum mendaftar SLHS terbanyak berada di Sumatera Utara dengan 252 dapur. Selanjutnya di Lampung sebanyak 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, serta Riau sebanyak 9 dapur.

Selain itu, terdapat 5 dapur di Kepulauan Riau dan 4 dapur di Bengkulu yang juga belum mengajukan sertifikat tersebut.

Sementara itu, di Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tidak ditemukan dapur MBG yang belum melakukan pendaftaran SLHS.

Harjito menegaskan bahwa kebijakan penghentian sementara ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan terhadap kualitas layanan program MBG yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah.

“Program ini menyangkut kesehatan masyarakat, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar,” tegasnya.

Harjito meminta SPPG yang terdampak, dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan, dan manfaat program MBG tetap dapat dirasakan oleh masyarakat.