Trump Tuding China Campuri Pemilu, Intelijen Membantah
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan tuduhan bahwa China ikut campur dalam pemilu presiden AS 2020.
Tuduhan itu disampaikan setelah pemerintahannya membuka sejumlah dokumen intelijen yang diklaim menunjukkan aktivitas Beijing terkait proses pemilu di Negeri Paman Sam.
Dalam pidato berdurasi sekitar 25 menit pada Kamis (16/7/2026), Trump menyebut dokumen yang telah dideklasifikasi tersebut mengungkap kelemahan serius dalam sistem pemilu AS.
Ia mengeklaim China memperoleh sekitar 220 juta data pemilih AS yang berisi nama, alamat, hingga informasi pendaftaran pemilih.
Trump juga menuduh sebagian anggota komunitas intelijen AS berupaya menutupi skala aktivitas China tersebut.
Namun, pernyataan Trump bertentangan dengan kesimpulan resmi komunitas intelijen AS yang dirilis pada 2021.
Laporan tersebut menyatakan tidak ditemukan bukti bahwa China atau aktor asing lainnya berupaya mengubah aspek teknis pemilu presiden 2020.
Baca Juga: RI Resmi Gabung Organisasi AI Dunia, Airlangga ke China
Penilaian itu mencakup berbagai tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, surat suara, proses penghitungan suara, hingga hasil akhir pemungutan suara.
Menariknya, laporan tersebut disusun saat John Ratcliffe menjabat Direktur Intelijen Nasional pada pemerintahan Trump. Ratcliffe kini diketahui memimpin Central Intelligence Agency (CIA).
Intelijen Sebut China Hanya Kumpulkan Informasi
Meski tidak menemukan upaya manipulasi hasil pemilu, laporan intelijen memang mencatat bahwa China telah mengumpulkan informasi terkait pemilih AS, opini publik, partai politik, kandidat, dan pejabat pemerintah sejak setidaknya 2008.
Aktivitas tersebut dinilai bertujuan meningkatkan kemampuan Beijing dalam memprediksi hasil pemilu dan perkembangan politik AS, bukan untuk mengubah hasil pemungutan suara.
Dua sumber yang mengetahui persoalan itu juga menyebut data pemilih yang dikumpulkan China bukanlah informasi rahasia.
Basis data semacam itu, menurut mereka, lazim diperjualbelikan kepada konsultan politik di AS.
Selain itu, data tersebut dinilai tidak dapat digunakan untuk memanipulasi hasil pemilu.
Sebelum pidato Trump disampaikan, sejumlah pejabat Gedung Putih dilaporkan telah menyampaikan kekhawatiran bahwa pembukaan dokumen terkait China berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kalangan publik.
Di sisi lain, pemerintah China membantah keras tuduhan tersebut.
“China tidak pernah dan tidak akan pernah ikut campur dalam pemilihan presiden AS,” tegas Juru Bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Chang, seperti dikutip Reuters, Jumat (17/7/2026).
Baca Juga: China Kini Lebih Disukai Dibanding AS, Ungkap Survei
Kritik dari Demokrat dan Sorotan Jelang Pemilu
Sejumlah dokumen yang dipublikasikan juga dinilai tidak mendukung klaim Trump.
Salah satu dokumen justru menyebut sistem penghitungan suara AS sangat sulit dimanipulasi dalam skala besar yang mampu mempengaruhi hasil pemilu.
Dokumen lain bahkan dilaporkan membahas pemilu di Venezuela, bukan pemilu presiden AS.
Pernyataan Trump turut menuai kritik dari Senator Partai Demokrat Mark Warner.
“Pernyataan mengejutkan Trump tentang China sama sekali tidak benar. Faktanya, badan intelijen kita sepakat bahwa China bahkan tidak mencoba mengubah satu suara pun dalam pemilihan 2020,” ujar Warner.
Dalam pidato yang sama, Trump kembali mendorong Kongres untuk meloloskan SAVE America Act.
Rancangan undang-undang tersebut mengharuskan pemilih menunjukkan identitas berfoto dan bukti kewarganegaraan, serta memperketat aturan pemungutan suara melalui pos.
RUU tersebut telah beberapa kali lolos di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai Partai Republik.
Namun, pembahasannya masih terhambat di Senat karena mendapat penolakan dari Partai Demokrat.
Isu keamanan pemilu kembali diangkat Trump ketika tekanan politik menjelang pemilu paruh waktu November mulai meningkat.
Sejumlah survei menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap penanganan ekonomi masih rendah.
Selain itu, banyak warga AS juga menolak keterlibatan negara tersebut dalam konflik dengan Iran.
Beberapa tokoh Partai Republik bahkan meminta Trump lebih fokus pada isu biaya hidup dibanding terus memperdebatkan hasil pemilu 2020.
